Notification

×

Iklan

Fraksi Gerindra Pastikan APBD 2026 Realistis dan Efisien

Selasa, 25 November 2025 | 23:46 WIB Last Updated 2025-11-25T16:46:00Z

Rachmad Wijaya serahkan berkas RAPBD 2026 dalam sidang paripurna DPRD Padang. 


Padang, Rakyatterkini.com — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menegaskan komitmennya untuk memastikan penyusunan APBD 2026 dilakukan secara realistis, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, saat Sidang Paripurna Pendapat Akhir RAPBD 2026 di Gedung DPRD Kota Padang,

Rachmad menjelaskan, pembahasan RAPBD 2026 dipengaruhi oleh penurunan signifikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sesuai Kepmenkeu Nomor 29 Tahun 2025. TKD Kota Padang yang sebelumnya mencapai Rp1,852 triliun pada 2025, diproyeksikan turun menjadi Rp1,393 triliun pada 2026 — turun sekitar Rp459 miliar atau 24,8 persen.

“Kondisi fiskal yang menurun ini menuntut pemerintah daerah untuk merasionalisasi anggaran dan meninjau ulang prioritas pembangunan,” kata Rachmad pada paripurna yang dihadiri Wali Kota Padang, Fadly Amran.

Fraksi Gerindra menyoroti capaian positif di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meningkat dari Rp897,6 miliar menjadi Rp1,024 triliun pada RAPBD 2026. Rachmad menekankan, kenaikan PAD harus dicapai melalui strategi terukur dan mendukung iklim usaha, bukan sekadar untuk menutupi defisit.

Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti pengurangan beberapa pos belanja mengikat, termasuk penghapusan anggaran Rp7 miliar untuk asuransi gedung dan kendaraan dinas. Rachmad mengingatkan, meski efisiensi penting, perlindungan terhadap aset vital pemerintah tetap harus menjadi prioritas.

Evaluasi juga diminta terhadap operasional LPS-DLH yang mencapai Rp31,6 miliar, agar penggunaan anggaran lebih efektif.

Dukungan terhadap Restrukturisasi SOTK

Fraksi Gerindra mendukung langkah restrukturisasi struktur organisasi perangkat daerah (SOTK) untuk menciptakan birokrasi lebih ramping dan efisien. Langkah ini dianggap penting agar belanja pegawai dapat ditekan sesuai ketentuan maksimal 30 persen dari total belanja daerah saat masa transisi 2027.

Setelah menelaah seluruh proses pembahasan RAPBD, Fraksi Gerindra secara resmi menyetujui Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Kami berharap APBD 2026 mampu memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Padang,” tutup Rachmad.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update