 |
| Juru bicara Fraksi PAN-PKB, Doni Asta menyerahkan Pandangan Umum kepada Ketua DPRD Sawahlunto |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com — Fraksi PAN–PKB DPRD Kota Sawahlunto melontarkan kritik tajam terhadap Rancangan APBD (RAPBD) 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Susi Haryati, didampingi Wakil Ketua H. Jaswandi dan Elfia Rita Dewi, Senin (24/11). Menurut fraksi, rancangan anggaran tersebut minim inovasi dan tidak sejalan dengan visi Wali Kota Riyanda Putra menjadikan Sawahlunto sebagai kota estetik, futuristik, dan “hidup menghidupi”.
Juru bicara Fraksi PAN–PKB, Doni Asta, menilai meski pemerintah daerah menghadapi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp131 miliar, hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk menghentikan terobosan. Arah kebijakan fiskal 2026 justru lebih bersifat defensif, bukan transformasional.
“Jika kebijakan hanya bertahan hidup, bagaimana bisa mewujudkan kota futuristik yang membutuhkan inovasi dan pembangunan progresif?” ujar Doni.
Dalam RAPBD 2026, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun menjadi Rp71,66 miliar, yang menurut PAN–PKB menunjukkan potensi ekonomi kreatif Sawahlunto belum dimanfaatkan secara optimal. Stagnasi PAD tercermin dari belum berkembangnya sektor wisata kreatif, belum terdigitalisasinya retribusi dan pajak daerah, serta pemanfaatan aset kota yang belum memberikan nilai tambah.
Fraksi ini juga menyoroti ketimpangan komposisi belanja daerah:
Belanja pegawai: Rp320,27 miliar (61% dari belanja operasi)
Belanja modal: hanya Rp7,96 miliar — terendah dalam beberapa tahun terakhir
“Dengan belanja modal di bawah Rp8 miliar, bagaimana pemerintah bisa membangun ruang publik estetik, infrastruktur modern, atau ikon kota masa depan?” kata Doni.
PAN–PKB menilai RAPBD 2026 tidak mencerminkan kebutuhan kota estetik–futuristik, seperti penataan ruang urban, digitalisasi layanan, revitalisasi warisan budaya, dan pembangunan ruang publik kreatif. Menurut fraksi:
Estetik → membutuhkan penataan ruang berkualitas dan revitalisasi budaya
Futuristik → menuntut infrastruktur cerdas, layanan digital, dan pembangunan modern
Hidup Menghidupi → menekankan penguatan ekonomi rakyat dan keberlanjutan UMKM
Namun, RAPBD 2026 justru menunjukkan anggaran infrastruktur turun drastis, pengembangan wisata tidak berbasis indikator ekonomi, dan kegiatan seremonial masih menempati porsi signifikan. Alokasi untuk digitalisasi dan modernisasi layanan hampir tidak ada.
Fraksi juga menyoroti ketergantungan APBD pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai cara menutup defisit tiap tahun, yang dinilai mengindikasikan lemahnya perencanaan dan menghambat pembangunan jangka panjang.
Doni menekankan, kota estetik–futuristik bukan sekadar festival besar, tetapi menciptakan ruang publik yang mempercantik kota, integrasi wisata sejarah dan kreatif, promosi digital, serta UMKM yang berkembang dari brand lokal.
Untuk menjembatani kesenjangan antara RAPBD dan visi pembangunan kota, PAN–PKB mengusulkan:
Menambah anggaran pendidikan, kesehatan, UMKM, dan infrastruktur wisata
Memangkas kegiatan seremonial dan program nonprioritas
Reformasi PAD berbasis ekonomi kreatif dan regulasi wisata modern
Evaluasi menyeluruh belanja pegawai dan penyelarasan program dengan RPJMD
“APBD 2026 tidak boleh hanya menjadi ‘survival budget’. Sawahlunto tidak akan maju jika anggaran hanya menambal kekurangan. Dibutuhkan keberanian untuk reposisi kebijakan dan inovasi nyata,” tegas Doni Asta.
Fraksi PAN–PKB menegaskan komitmen untuk mengawal pembahasan RAPBD 2026 agar Sawahlunto benar-benar bergerak menuju kota yang estetik, futuristik, dan hidup menghidupi — bukan sekadar kota yang berjuang untuk bertahan.(Benny)
