 |
| Wabup Solok Candra menghadiri rakor perekonomian Sumbar tahun 2025 di Padang. |
Arosuka, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Solok menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus mendorong investasi produktif sebagai strategi utama percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Solok, Candra, dalam Rapat Koordinasi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025, yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Senin (20/10). Rapat yang mengusung tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kab/Kota dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029” ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dengan investasi strategis.
“Dengan mendukung sektor pertanian, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok,” ujar Wabup Candra.
Candra menekankan perlunya dukungan nyata bagi sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Solok. Ia menyoroti potensi besar kopi Solok, yang telah dikenal sejak era kolonial. Kabupaten Solok kini mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian untuk pengembangan lahan kopi seluas 2.000 hektare, termasuk revitalisasi 1.050 hektare kebun lama di Junjung Sirih.
Namun, akses menuju lokasi tersebut masih terkendala karena melewati hutan suaka alam. “Kami berharap pemerintah pusat memberikan solusi agar potensi kopi ini dapat dimanfaatkan secara optimal,” tambahnya.
Selain itu, Wabup Candra menyinggung persoalan tambang ilegal yang merugikan daerah dan merusak lingkungan. Pemerintah Kabupaten Solok telah mengusulkan kepada Gubernur Sumbar legalisasi 13 titik tambang untuk dikelola melalui Koperasi Merah Putih.
“Tambang ilegal tidak memberikan manfaat bagi daerah karena dikuasai pihak luar. Dengan legalisasi dan pengelolaan berbasis koperasi, potensi ini akan lebih produktif dan berkeadilan,” tegasnya.
Dalam sektor energi, Candra mengungkapkan perkembangan investasi panas bumi (geothermal) di Kabupaten Solok. Proyek di Koto Sani yang dikelola EDC telah memasuki tahap realisasi setelah mencapai kesepakatan bersama, sementara proyek geothermal di Batu Bajanjang masih dalam proses evaluasi ulang.
“Kami berkomitmen agar investasi tidak menimbulkan masalah lingkungan seperti kasus Lapindo. Semua proses harus hati-hati dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Wabup Candra menutup paparan dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam pengelolaan sektor strategis, termasuk pertanian, pertambangan, dan energi, secara berkelanjutan.
“Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok akan terus meningkat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan,” pungkasnya.
Rakor dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Dendy Apriandi, Kepala BI Sumbar M. Abdul Majid Ikram, Kepala DJPB Sumbar Mohammad Dody Fachrudin, akademisi Prof. Syafrudin Karimi, serta para kepala daerah se-Sumatera Barat.(da*)
