Jakarta, Rakyatterkini.com– Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil evaluasi terhadap kinerja kementerian selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari hasil riset tersebut, sepuluh kementerian dinilai menempati posisi terbaik dalam menjalankan program prioritas Asta Cita.
Menanggapi temuan itu, Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam, menilai bahwa terdapat empat menteri yang memegang peran strategis dalam keberhasilan pelaksanaan program Asta Cita tersebut.
Empat menteri yang dimaksud antara lain:
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan fiskal dan anggaran yang efisien. Ia juga mendapat apresiasi publik atas gaya komunikasinya yang tegas dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, berfokus pada peningkatan swasembada pangan, stabilitas harga hasil pertanian, serta penguatan ketahanan pangan nasional. Amran dikenal sebagai sosok yang tegas, bersih, dan berintegritas dalam memimpin sektor pertanian.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, berperan sebagai penggerak utama reformasi birokrasi. Ia mengawasi jalannya pemerintahan daerah, mengendalikan inflasi, serta mendukung berbagai program pelayanan publik seperti perumahan rakyat dan kesehatan, termasuk pemberantasan TBC serta program dokter spesialis PPDS di rumah sakit daerah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dinilai berkontribusi besar dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Meski masih ada tantangan dalam penyempurnaan sistem pendidikan nasional, kinerjanya disebut cukup memuaskan.
“Mereka merupakan motor penggerak utama dalam menjaga stabilitas di sektor ekonomi, pangan, pendidikan, dan birokrasi. Kinerja keempatnya menjadi tolok ukur keberhasilan Kabinet Merah Putih di tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran,” ujar Arman.
Lebih lanjut, Arman menilai tantangan yang akan dihadapi kabinet pada tahun mendatang akan semakin berat. Ia menekankan pentingnya soliditas seluruh pejabat pemerintah dalam mendukung program prioritas Presiden.
“Jangan sampai ada ruang bagi oligarki untuk memanfaatkan situasi. Ketegasan Presiden dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” tegasnya.
Riset IndoStrategi ini dilakukan sejak awal September hingga 13 Oktober 2025, melibatkan 424 responden dari 34 provinsi yang dipilih secara purposif. Responden terdiri atas aktivis, guru, dosen, pegawai tetap, pengusaha, serta mahasiswa pascasarjana (S2/S3). Penelitian dilakukan melalui kombinasi wawancara langsung, analisis berita daring dan luring, kajian dokumen resmi pemerintah, serta masukan dari kalangan akademisi.(da*)


