 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira menyarankan agar program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperpanjang hingga Maret 2026. Menurutnya, kondisi daya beli masyarakat saat ini masih tergolong lemah dan membutuhkan dukungan pemerintah.
Bima menjelaskan, salah satu indikator lemahnya daya beli terlihat dari data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan penerima subsidi. Berdasarkan data, terdapat sekitar 96 juta penerima PBI BPJS Kesehatan, yang berarti mereka masih dikategorikan sebagai masyarakat tidak mampu sehingga iurannya ditanggung pemerintah.
“Kalau batas waktu BLT hanya sampai Desember, itu terlalu singkat. Melihat tekanan ekonomi yang masih tinggi, program ini sebaiknya diperpanjang setidaknya hingga Maret 2026,” ujarnya saat dihubungi IDX Channel, Sabtu (18/10/2025).
Ia menambahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2025 hanya tumbuh tipis sebesar 0,2 persen dibanding kuartal sebelumnya. Pada kuartal I-2025 pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat 4,95 persen, sedangkan di kuartal II naik sedikit menjadi 4,97 persen.
“Adanya BLT menunjukkan pemerintah menyadari penurunan daya beli masyarakat. Namun, program ini jangan sampai dipolitisasi. Yang penting, data penerima BLT harus disinkronkan dengan data tunggal, misalnya data PBI BPJS Kesehatan atau penerima subsidi lainnya,” kata Bima.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa tambahan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp30 triliun yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Purbaya, dana tambahan tersebut akan langsung disalurkan kepada masyarakat untuk memperkuat daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau Rp30 triliun ini bisa segera tersalurkan ke masyarakat, dampaknya akan besar. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi kita bisa naik dari 5,5 persen menjadi sekitar 5,67 hingga hampir 5,7 persen,” ujar Purbaya di Kementerian PUPR, Jumat (17/10/2025).(da*)
