 |
| Perbincangan program MBG |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Memasuki tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan desa Indonesia memasuki fase baru.
Jika sebelumnya fokus utama adalah pembangunan infrastruktur dasar melalui dana desa, kini arah kebijakan bergeser ke penguatan ekonomi desa.
Kunci transformasi ini adalah hadirnya Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), lembaga ekonomi baru yang dirancang hadir di setiap desa. Tujuannya jelas: mendorong desa menjadi mandiri dan swasembada.
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Samsul Widodo, menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih bukan sekadar koperasi simpan pinjam.
Lembaga ini mengintegrasikan berbagai usaha desa, mulai dari BUMDes, kelompok tani, kelompok sadar wisata, hingga koperasi perikanan dan pertambangan kecil.
“Kopdes Merah Putih adalah mesin penggerak ekonomi di desa, lintas sektor. Ini bukan hanya soal simpan pinjam, tapi wadah produktif yang menggerakkan seluruh potensi desa,” ujar Samsul dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia bertema ‘Potret Swasembada Pangan Pedesaan dan Target Desa Mandiri’, Jumat (24/10).
Menurut Samsul, sinergi antar-kementerian saat ini jauh lebih erat dibanding pengalaman 25 tahun terakhirnya menangani desa dan daerah tertinggal. Sebelumnya, setiap kementerian memiliki kelembagaan ekonomi sendiri, seperti kelompok tani di Kementerian Pertanian, Pokdarwis di Kementerian Pariwisata, dan BUMDes di Kementerian Desa. Kini, melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, semua sektor bergerak dalam satu kerangka, yaitu Kopdes Merah Putih.
Yang menarik, Kopdes Merah Putih juga diberi kewenangan mengelola tambang hingga 2.500 hektar, menegaskan kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas kelembagaan ekonomi desa. Samsul menekankan bahwa desa merupakan masa depan pangan dan energi Indonesia.
Dengan koperasi yang kuat, desa dapat mengelola produksi pertanian, peternakan, dan perikanan secara terintegrasi, sekaligus memperluas akses pasar.
Kopdes Merah Putih berperan holistik dalam rantai ekonomi desa: menjadi off-taker produk pertanian, hilirisasi produk lokal, hingga pengelolaan gudang penyimpanan. Kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh pasar baru yang menyerap hasil produksi desa, dari ayam, ikan, telur, hingga sayuran.
“Program MBG menciptakan pasar baru senilai ratusan triliun rupiah per tahun. Dengan pasar yang jelas, petani muda akan tertarik kembali ke sawah dan ladang. Ini membuka peluang regenerasi petani,” jelas Samsul.
Selain memperkuat pasar, pemerintah juga menyalurkan dukungan melalui dana desa. Sejak 2015, total dana desa telah mencapai lebih dari Rp680 triliun. Saat ini, minimal 20 persen dialokasikan untuk ketahanan pangan, rata-rata Rp14 triliun per tahun.
“Dana desa adalah revolusi pembangunan. Keputusan diambil melalui musyawarah desa, dari dan untuk masyarakat desa,” tambahnya.
Kementerian Desa menargetkan 115.000 desa mandiri pada 2026 melalui 12 aksi prioritas ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia’, termasuk pembangunan infrastruktur, akses listrik dan internet, serta pengembangan SDM.
Samsul menekankan kolaborasi lintas kementerian sangat penting, dari pertanian, energi, hingga teknologi digital, untuk membangun desa yang sejahtera.
Kopdes Merah Putih juga menghubungkan petani dengan pasar modern melalui kontrak farming, memberikan kepastian pasar dan meningkatkan produksi secara berkelanjutan.
“Masa depan pangan dan energi Indonesia ada di desa. Kita harus ciptakan ekosistem yang nyaman bagi masyarakat tinggal dan bekerja di desa, dengan penghasilan setara kota,” pungkas Samsul.
Dengan Kopdes Merah Putih, dana desa, dan integrasi program lintas kementerian seperti MBG, pemerintah optimistis mewujudkan desa mandiri dan swasembada pangan. Desa kini bukan sekadar penerima program, tapi menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi nasional. (da*)
