Jakarta, Rakyatterkini.com – Polda Papua mengungkap skandal korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan. Dari hasil penyelidikan, sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan dana desa senilai Rp168,1 miliar selama periode 2022–2024.
Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Utama Mapolda Papua, Kamis (25/9/2025). Kapolda Papua Irjen Pol Patrige R Renwarin hadir bersama Dirkrimsus Kombes Pol I Gusti Gede Adhinata dan Kabid Humas Kombes Pol Cahyo Sukarnito.
Kapolda menjelaskan, dana desa dan ADD seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, memberdayakan masyarakat, serta menanggulangi kemiskinan di 354 kampung. Namun, hasil penyidikan menunjukkan adanya praktik pemindahbukuan dana tanpa sepengetahuan kepala kampung maupun bendahara.
“Akibat tindakan para tersangka, kerugian negara berdasarkan audit PKKN mencapai Rp168.172.682.675,” ujar Kapolda.
Modus yang digunakan antara lain pengalihan dana desa melalui surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) kepada Bank Papua Cabang Tiom, lalu ditransfer ke rekening Operasional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (OPS P3MD), bertentangan dengan UU Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Selain itu, penyidik menemukan penyimpangan ADD terkait penerbitan Peraturan Bupati Lanny Jaya Nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2024, yang dianggap bertentangan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
“Perbuatan ini jelas melanggar aturan dan tidak bisa ditoleransi,” tegas Kapolda.
Dirkrimsus Kombes Pol I Gusti Gede Adhinata menambahkan, sembilan tersangka berasal dari berbagai kalangan, termasuk pejabat daerah dan pihak perbankan. Peran masing-masing tersangka berbeda-beda, mulai dari Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, tenaga ahli, pejabat pemerintah daerah, hingga petinggi Bank Papua.
Daftar sembilan tersangka dan dugaan kerugian negara:
T K, Plt. Kepala DPMK Lanny Jaya 2024 – Rp16,1 miliar
Y F M, Koordinator Tenaga Ahli – Rp69,2 miliar
C Y, Tenaga Ahli – Rp5,2 miliar
A S, Sekretaris DPMK 2022–2023 – Rp44,2 miliar
T Y, Kabid Pemberdayaan Masyarakat – Rp22,2 miliar
P W, Sekda sekaligus Pj Bupati 2022–2024 – Rp11 miliar
S M, Pimpinan Bank Papua Cabang Lanny Jaya 2023 – Rp34 miliar
J U, Pgs. Pimpinan Bank Papua Cabang Lanny Jaya 2023 – Rp21 miliar
H D W, Pimpinan Bank Papua Cabang Lanny Jaya 2023–2024 – Rp77 miliar
Dalam proses hukum, penyidik telah menyita sejumlah aset yang diduga hasil korupsi, antara lain uang tunai Rp14,6 miliar, empat unit mobil (Mitsubishi Triton, X-Force, L-300, Strada), serta tanah di Tana Toraja dan Keerom.
Para tersangka dijerat pasal berlapis, termasuk Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ancaman hukumannya bisa mencapai penjara seumur hidup dan denda miliaran rupiah.
Kabid Humas Kombes Pol Cahyo Sukarnito menegaskan komitmen Polda Papua memberantas korupsi.
“Polda Papua tidak akan mentoleransi praktik korupsi yang merugikan masyarakat, khususnya dana untuk kesejahteraan rakyat. Kami akan menindak tegas siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Penyidikan pun masih berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.(da*)


