 |
| Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Nofrizon, |
Lubuk Basung, Rakyatterkini.com– Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Nofrizon, memberikan masukan strategis dalam Konsultasi Publik (KP) I terkait Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wilayah Perencanaan Tilatang Kamang. Acara berlangsung di Aula Kantor Bupati Agam, Rabu (10/9).
Dalam kesempatan tersebut, Nofrizon menekankan bahwa RDTR merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan akan menjadi pedoman utama dalam pemanfaatan ruang serta pembangunan di Tilatang Kamang.
Ia menyampaikan enam poin penting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Agam dan konsultan penyusun RDTR:
Kesesuaian dengan Rencana Daerah: RDTR Tilatang Kamang harus selaras dengan RTRW Kabupaten Agam 2021-2041, RPJMD 2025-2029, dan RPJPD 2025-2045 agar pola ruang dan pemanfaatan lahan mendukung arah pembangunan daerah.
Dasar Pengendalian Ruang: RDTR harus menjadi acuan dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang, serta mendorong pembangunan yang harmonis, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dokumen ini juga menjadi dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang.
Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Penetapan pola ruang harus melalui kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk ninik mamak dan tokoh masyarakat. Pengaturan tanah ulayat, baik ulayat nagari maupun ulayat kaum, wajib menjadi bagian dari perencanaan.
Keseimbangan Wilayah dan Masyarakat: RDTR harus memperhatikan potensi wilayah, peran masyarakat, dan arah perkembangan jangka panjang agar menjadi pegangan dalam pelaksanaan pembangunan Tilatang Kamang.
Prioritas Kepentingan Masyarakat: Meskipun RDTR diharapkan dapat menarik investasi, hak dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama yang harus diakomodir.
Penetapan Batas Nagari: Mengingat batas antara Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, RDTR disarankan menempatkan batas nagari sebagai batas administratif saja agar tidak menghambat pembangunan di kedua wilayah.
“Masukan ini kami sampaikan agar RDTR Tilatang Kamang benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada masyarakat, sekaligus memberikan kepastian dalam pengendalian ruang di masa depan,” ujar Nofrizon.
Masukan tersebut diterima oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Agam dan konsultan penyusun RDTR sebagai bahan pertimbangan dalam finalisasi dokumen perencanaan.(da*)
