 |
| Sidang Paripurna DPRD Sumbar. |
Padang, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumbar untuk mendengarkan pidato Presiden RI mengenai Penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 2026.
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Evi Yandri Rajo Budiman, dan dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, kepala OPD, dan pimpinan instansi vertikal di Sumbar. Acara berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar pada Jumat (15/8/2025).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah APBN 2026 yang diarahkan untuk menciptakan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, termasuk ketahanan pangan dengan alokasi Rp164,4 triliun, ketahanan energi Rp402,4 triliun, serta pendidikan berkualitas dengan anggaran Rp757,8 triliun—tertinggi sepanjang sejarah.
Presiden juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran pada 2026.
Usai sidang, Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa arah kebijakan fiskal nasional harus menjadi acuan bagi Pemprov Sumbar dalam menyusun program dan kebijakan daerah. Menurutnya, penguatan sektor pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan sejalan dengan kebutuhan pembangunan Sumbar.
“Presiden menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas. Ini sejalan dengan visi pembangunan Sumbar yang fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan kemandirian ekonomi. Kita akan memastikan setiap program daerah selaras dengan kebijakan pusat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelas Mahyeldi.
Gubernur juga menambahkan, pengelolaan anggaran daerah harus tepat sasaran, efisien, dan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. “Besarnya alokasi APBN untuk pangan, kesehatan, dan pendidikan membuka peluang bagi kita di daerah untuk memperkuat kolaborasi dan percepatan realisasi program prioritas,” imbuhnya.
Mahyeldi mengajak seluruh pihak di Sumbar mulai pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk bersinergi dalam mengawal implementasi kebijakan APBN 2026 di daerah.
“Dengan kerja sama dan semangat persatuan, mari kita sukseskan setiap program strategis nasional dan daerah di Sumbar demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (adpsb/bud)
