 |
| Rapat tim humas Kementerian ATR/BPN dengan Deputi PCO RI. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat peningkatan citra positif dalam pemberitaan publik selama periode Juni hingga Juli 2025. Salah satu isu yang paling menyita perhatian publik adalah reformasi layanan pertanahan berbasis digital.
Hal ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, dalam pertemuan bersama Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN pada Kamis, 24 Juli 2025.
“Topik-topik yang muncul terkait Kementerian ATR/BPN terbilang relevan dengan kebutuhan dan perhatian masyarakat,” ujar Adita. “Berdasarkan pantauan big data PCO selama Juni–Juli 2025, reformasi layanan pertanahan digital menjadi sorotan utama.”
Adita menegaskan kesiapan PCO untuk terus menjalin sinergi dengan Kementerian ATR/BPN dalam menyampaikan program-program prioritas pemerintah kepada publik. Ia menambahkan bahwa PCO memiliki mandat untuk mengoordinasikan komunikasi publik terkait program strategis nasional yang dijalankan Kabinet Merah Putih.
“Kami terbuka untuk berkolaborasi lebih lanjut. PCO juga mengelola berbagai kanal media yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat diseminasi informasi, seperti akun Instagram @presidenrepublikindonesia dan @pcori,” jelas Adita.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menyambut baik peluang kolaborasi ini. Ia menilai dukungan PCO penting dalam mengembangkan strategi komunikasi yang efektif.
“Kami sangat terbantu jika mendapat masukan dari rekan-rekan PCO, tidak hanya terkait isu-isu aktual, tetapi juga dalam merumuskan strategi komunikasi yang komprehensif di tingkat nasional,” ungkap Harison.
Harison juga menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 519 satuan kerja (Satker) Kementerian ATR/BPN, mulai dari Kantor Wilayah BPN Provinsi hingga Kantor Pertanahan di kabupaten/kota, telah menerapkan Strategi Komunikasi (Strakom) sesuai dengan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024.
“Dengan dasar Kepmen Strakom ini, kami dapat menetapkan indikator kinerja utama (KPI) untuk menilai sejauh mana Satker telah mengimplementasikan strategi komunikasi yang ditetapkan,” jelasnya. “Tugas mereka tidak hanya menangani isu, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kegiatan komunikasi berjalan sesuai arah kebijakan.”
Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Utama PCO, Hariqo Satria; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL), Bagas Agung Wibowo, beserta jajaran.(da*)
