 |
| Jam Gadang, Kota Bukittinggi |
Bukittinggi, Rakyatterkini.com – Puluhan tenaga honorer non-database atau kategori R4 mendatangi Balai Kota Bukittinggi pada Senin (4/8), untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait ketidakjelasan status kerja yang telah berlangsung selama empat bulan terakhir.
Dalam pertemuan tersebut, para honorer mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi agar lebih proaktif memperjuangkan nasib mereka hingga ke tingkat pemerintah pusat. Mereka berharap ada langkah konkret yang dapat membuka kembali peluang bagi mereka untuk bekerja di lingkungan pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, menjelaskan bahwa para tenaga honorer tersebut tidak diberhentikan, melainkan masa kerja mereka memang telah berakhir sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah pusat telah melarang pengangkatan kembali tenaga honorer. Jika tetap dilakukan, hal ini bisa menjadi temuan dalam proses audit,” ujar Rismal.
Ia menegaskan, sejak tahun 2018 seluruh kebijakan terkait kepegawaian, termasuk pengangkatan pegawai non-ASN, telah sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, Pemkot Bukittinggi tetap berkomitmen untuk mencari celah dalam mengusulkan formasi ASN baru.
“Kami akan terus melakukan upaya lobi ke pemerintah pusat. Saat ini, kebijakan terkait non-ASN juga tengah gencar disosialisasikan,” tambahnya.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Aliansi R4 Bukittinggi, Dedi Hariadi, meminta agar Pemkot segera mengajukan usulan resmi pembukaan formasi ASN dan menyampaikannya langsung melalui Wali Kota.
“Harapan kami, kuota formasi ASN segera diusulkan ke pusat dan disampaikan langsung oleh Wali Kota,” kata Dedi.
Dari sekitar 46 orang honorer yang hadir, hanya sembilan orang perwakilan yang diperkenankan mengikuti audiensi langsung bersama jajaran Pemkot yang dipimpin oleh Sekda.(da*)
