 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah salami Walikota Padang Panjang, Hendri Anis. |
Padang Panjang, Rakyatterkini.com – Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menegaskan komitmen penuh Pemko dalam mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), langsung di hadapan Gubernur Sumbar, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, serta seluruh kepala daerah se-Sumbar.
Pernyataan itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Akselerasi, Evaluasi, dan Sinkronisasi Penerapan SPM, Selasa (5/7/2025) di Auditorium Gubernur Sumbar.
“SPM bukan sekadar kewajiban formalitas. Ini amanah konstitusi. Padang Panjang memastikan tak ada satu pun warga yang tertinggal dalam hak layanan dasarnya,” tegas Hendri, yang memimpin langsung penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala daerah.
Rakor menghasilkan poin strategis: integrasi indikator dan target SPM ke dalam RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja, penguatan rencana aksi, hingga jaminan alokasi anggaran memadai dan berkelanjutan.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, mengingatkan SPM adalah “tolok ukur mutlak”.
“Daerah wajib punya peta jalan jelas dan realistis, dengan pemantauan ketat. Layanan publik tak boleh stagnan, apalagi mundur,” ujarnya.
Senada, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menekankan bahwa SPM adalah komitmen moral.
“Keterbatasan fiskal bukan alasan. Harus ada inovasi dan efisiensi supaya layanan dasar tetap prima,” tegasnya. Ia juga meminta monitoring terpadu dan pemanfaatan sistem informasi SPM Kemendagri sebagai alat kendali akuntabel.
Sebagai kota yang diakui memiliki infrastruktur pelayanan publik relatif maju, Padang Panjang menyiapkan langkah konkret: digitalisasi layanan, pemangkasan birokrasi, dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami akan gerak cepat. Masyarakat harus merasakan dampaknya, bukan hanya membaca rencananya,” ujar Hendri.
Rakor ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala daerah se-Sumbar. (Ris1)
