 |
| Petani Gambir Limapuluh Kota Dibina Jadi Eksportir |
Limapuluh Kota, Rakyatterkini.com– Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar meluncurkan program “Pendampingan Desa Devisa” di Kabupaten Limapuluh Kota.
Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas gambir yang menjadi andalan ekspor daerah tersebut.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan bahwa program ini diharapkan mampu menjadi solusi menyeluruh dalam pengembangan industri gambir, tidak hanya dari sisi volume produksi, namun juga peningkatan mutu dan akses ke pasar internasional.
“Melalui program ini, kita dorong para pelaku usaha gambir untuk tidak berhenti sebagai produsen bahan mentah, tetapi naik kelas menjadi eksportir yang kompetitif di pasar global,” ujar Mahyeldi saat peresmian program di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota, Selasa (29/7/2025).
Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, turut menegaskan pentingnya program ini dalam meningkatkan kesejahteraan petani gambir. Ia menyebut, meskipun Limapuluh Kota menyumbang sekitar 90 persen dari total ekspor gambir nasional, namun manfaat ekonomi yang dirasakan petani masih belum optimal.
“Program Desa Devisa ini menjadi peluang emas untuk memperbaiki kondisi tersebut. Saatnya para petani gambir kita merasakan hasil yang lebih layak dari kerja keras mereka,” ungkap Safni.
Menurut data, produksi gambir di Limapuluh Kota mencapai sekitar 9.000 ton per tahun. Komoditas ini dibudidayakan oleh sekitar 100.000 petani yang tersebar di 35 nagari di 8 dari 13 kecamatan di wilayah tersebut.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Mohammad Dody Fachrudin, menjelaskan bahwa program ini mendapat dukungan penuh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan dirancang secara komprehensif dari hulu hingga hilir.
“Di sisi hulu, fokus diberikan pada peningkatan kualitas produksi dan teknik pengolahan. Di lini tengah, kami perkuat kelembagaan dan kemitraan usaha. Sedangkan di hilir, kami fasilitasi akses pembiayaan serta pengembangan pasar ekspor,” jelas Dody.
Ia menambahkan, melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah berupaya membangun ekosistem ekspor berkelanjutan yang berbasis pada potensi unggulan daerah.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat desa. Ini bukan hanya tentang ekspor, tetapi juga transformasi ekonomi lokal yang berkelanjutan,” pungkasnya. (adpsb/bud)
