Bukittinggi, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting. Langkah ini diwujudkan melalui rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kota yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, pada Selasa (29/7).
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu Asis mengapresiasi peran aktif seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanggulangan stunting di Kota Bukittinggi. Ia menekankan bahwa stunting bukan hanya persoalan fisik anak semata, tetapi juga erat kaitannya dengan akses gizi yang tidak merata, layanan kesehatan yang belum optimal, pola pengasuhan anak, serta kondisi sanitasi lingkungan.
“Percepatan penurunan stunting merupakan prioritas pembangunan daerah yang memerlukan kerja sama lintas sektor secara terpadu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dampak stunting sangat luas dan bersifat jangka panjang, terutama terhadap kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Peran camat, lurah, kader kesehatan, hingga tim PKK di setiap tingkatan sangat penting,” sambung Ibnu.
Rapat koordinasi tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum strategis untuk menyatukan visi, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta merancang langkah-langkah intervensi berbasis data yang akurat.
Ibnu turut menyoroti perlunya penguatan kapasitas kader serta optimalisasi peran TP PKK melalui program-program seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, dan Dasawisma di tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang konsisten, kami yakin Bukittinggi mampu melahirkan generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan berdaya saing,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi, Nauli Handayani, mengungkapkan bahwa angka stunting di Bukittinggi mengalami penurunan dari 20,1 persen pada tahun 2023 menjadi 16,8 persen di 2024.
“Meski terjadi penurunan, upaya berkelanjutan tetap diperlukan agar dampaknya merata di seluruh wilayah. Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi antarsektor demi percepatan penanganan stunting secara menyeluruh,” jelas Nauli.(da*)


