Lubuk Basung, Rakyatterkini.com— Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Edi Busti, , mendampingi Kapolres Agam AKBP Muari dalam rapat virtual monitoring penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang digelar di ruang rapat Kantor Bupati Agam pada Senin (28/7).
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Kegiatan ini turut diikuti oleh sejumlah kepala daerah dan unsur Forkopimda dari berbagai provinsi yang tergolong rawan Karhutla, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, setiap perwakilan daerah menyampaikan kondisi terkini terkait potensi dan penanganan Karhutla di wilayah masing-masing.
Dari Sumatera Barat, pemaparan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, SKM, MKM. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2025, terpantau 1.896 titik panas (hotspot) yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Sementara hingga akhir Juli 2025, telah terjadi 82 kasus Karhutla di 10 daerah, dengan luas lahan terdampak mencapai 996,34 hektare.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan status tanggap darurat terhadap bencana Karhutla. Salah satu langkah pencegahan yang diambil adalah pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 25–26 Juli 2025,” jelas Arry.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyoroti kompleksitas bencana di Sumatera Barat yang dinilai cukup berat. Menurutnya, provinsi ini menghadapi berbagai bencana dalam kurun waktu setahun terakhir, mulai dari erupsi Gunung Marapi, banjir bandang, gempa bumi, hingga Karhutla.
“Dengan munculnya Karhutla, tantangan bencana di Sumbar kini semakin lengkap. Karena itu, kami mendorong agar pemerintah daerah terus memperkuat sinergi lintas sektor serta mempercepat upaya mitigasi dan penanganan secara menyeluruh,” tegas Suharyanto.
Rapat koordinasi ini menjadi upaya strategis pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam memperkuat kolaborasi dan respons cepat menghadapi potensi Karhutla yang meningkat di musim kemarau.
Pemerintah Kabupaten Agam menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan koordinasi dan melakukan langkah-langkah antisipatif guna mencegah terjadinya Karhutla di wilayahnya.(da*)


