Lubuk Basung, Rakyatterkini.com – Wakil Bupati Agam, H. Muhammad Iqbal, menyampaikan Nota Jawaban Pemerintah Kabupaten Agam atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Penyampaian ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Agam yang digelar pada Senin (16/6).
Nota jawaban ini disampaikan setelah sebelumnya pemerintah daerah memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serta anggota dewan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Agam menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta saran konstruktif yang diberikan oleh seluruh fraksi terhadap rancangan regulasi tersebut. Ia menekankan bahwa keberadaan perda mengenai penyelenggaraan perpustakaan merupakan langkah strategis untuk memperkuat budaya literasi sekaligus mendukung upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat.
Menanggapi pandangan Fraksi PKS, Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan komitmennya dalam mendukung peningkatan budaya membaca, termasuk penyediaan Pojok Baca Digital (POCADI) serta keterlibatan kelompok rentan dan penyandang disabilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan layanan perpustakaan.
Selain itu, Iqbal menegaskan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan perpustakaan, di antaranya melalui penyediaan konten keagamaan moderat dan pelestarian naskah kuno.
Sementara itu, menanggapi Fraksi PAN, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kokoh dalam pelaksanaan perpustakaan yang lebih terstruktur. Ia juga mendorong pengembangan perpustakaan di tingkat nagari dengan pendekatan digital yang lebih adaptif. Meski demikian, ia mengakui bahwa masih terdapat tantangan berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang perlu secara bertahap dicarikan solusinya.(da*)