 |
| Wakil Bupati Agam, H. Muhammad Iqbal, menyampaikan |
Lubuk Basung, Rakyatterkini.com– Wakil Bupati Agam, H. Muhammad Iqbal, menyampaikan Nota Jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Agam terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Agam yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD pada Senin (16/6), dipimpin oleh Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc, MA, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, anggota dewan, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Agam.
Dalam nota jawaban tersebut, Wakil Bupati menguraikan sejumlah isu strategis yang menjadi sorotan, di antaranya:
Realisasi retribusi parkir pada tahun 2024 yang belum mencapai target secara optimal.
Dana Bagi Hasil (DBH) Nagari tahun 2024 sebesar Rp4,8 miliar yang sempat tertunda, telah disalurkan pada 7 Maret 2025.
Pendataan ulang objek pajak di enam kecamatan, melibatkan lebih dari 150 ribu objek, dengan anggaran Rp4,5 miliar.
Pembayaran honor dan THR ASN telah direalisasikan sesuai anggaran 2024, kecuali Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk THR dan gaji ke-13 yang tidak terakomodasi dalam APBD Perubahan 2024.
Permasalahan aset daerah, di mana dari 1.689 persil tanah milik pemerintah, sebanyak 1.207 persil belum memiliki sertifikat resmi.
Menanggapi masukan dari Fraksi PAN dan Gerindra, Wabup menyampaikan bahwa sejumlah program yang belum terlaksana akan diusulkan kembali dalam APBD Perubahan 2025 atau APBD tahun 2026.
Penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjutnya, tetap berdasarkan pada tren realisasi, potensi aktual, serta kondisi ekonomi saat ini.
Di bidang infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Agam telah mengajukan permohonan anggaran penanganan ke BNPB dan Kementerian PUPR senilai Rp119 miliar. Selain itu, direncanakan pembangunan tiga unit Sabo Dam dengan anggaran Rp90 miliar yang akan dimulai pada Juli 2025.
Wabup juga mengungkapkan capaian dari Program Sawah Pokok Murah (SPM), yang berhasil meningkatkan produksi padi hingga 33% dan mengefisienkan penggunaan pupuk sebesar 30%.
Terkait usulan Fraksi Demokrat, pemerintah menyatakan komitmennya dalam meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat koordinasi antar-OPD, serta mendorong reformasi birokrasi melalui uji kompetensi pejabat Eselon II.
Sementara menjawab pertanyaan Fraksi NasDem dan Gerindra, Wakil Bupati merinci Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai Rp39,5 miliar, dengan catatan Rp36,1 miliar di antaranya berasal dari transaksi yang tidak melalui kas daerah.
Namun demikian, realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi disebutkan masih jauh dari harapan.
Menutup penyampaiannya, Wakil Bupati Agam berharap bahwa Nota Jawaban tersebut dapat memberikan penjelasan menyeluruh dan menjawab berbagai perhatian yang disampaikan oleh para anggota DPRD.(da*)
