Padang, Rakyatterkini.com— Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, turut serta dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2025 yang digelar di Grand City Mall, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (8/5/2025).
Mengangkat tema *"Dari APEKSI untuk Negeri"*, kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, yang ditandai dengan penabuhan alat musik tradisional tambur sebagai simbol dimulainya rangkaian acara.
Acara pembukaan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta 98 Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam keterangannya, Maigus Nasir mengungkapkan harapannya agar Munas VII APEKSI dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Padang.
> “Ini merupakan momen berharga bagi Pemerintah Kota Padang untuk mempererat kerja sama antar daerah. Lewat forum ini, kita bisa saling bertukar pengalaman dan informasi guna mendorong pembangunan yang lebih optimal di berbagai sektor,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi antar kota akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam sambutannya mengapresiasi terselenggaranya Munas APEKSI yang berlangsung pada 6–10 Mei 2025 tersebut. Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk terus membangun kolaborasi yang kuat dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
> “Menjadi kepala daerah adalah amanah besar. Mari kita bersama-sama membangun visi Indonesia Emas 2045 dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang terarah dan berdampak,” tegas Bima.
Senada dengan itu, Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa Munas kali ini juga dirangkai dengan berbagai agenda seperti jamuan makan malam, diskusi strategis, Indonesia City Expo, dan kunjungan lapangan, yang semuanya bertujuan mempererat kolaborasi antar kota.
Ia menekankan pentingnya Munas sebagai sarana strategis untuk merumuskan kebijakan perkotaan yang efektif, memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.(da*)


