 |
| Bantuan terus mengalir ke posko penanggulangan bencana. |
Agam, Rakyatterkini.com - Bencana banjir lahar dingin dan longsor di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang telah menimbulkan kerisauan di kalangan masyarakat terdampak, terutama mereka yang kehilangan hunian akibat rumah yang rusak atau hanyut.
Pemerintah, melalui Kepala BNPB dan Gubernur Sumbar, membuka dialog seputar relokasi warga saat mengunjungi posko kebencanaan Bukik Batabuah, Agam, Rabu (15/5/2024).
"Pertama, kami menyampaikan belasungkawa dari Bapak Presiden, yang setiap hari memantau langkah-langkah penanganan bencana di Sumbar. Setiap hari beliau menerima laporan dan memberi arahan, terutama yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat," ucap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Memasuki hari ketiga memimpin penanganan bencana banjir lahar dingin dan longsor di Sumbar, Letjen Suharyanto menegaskan berbagai perbaikan terus dilakukan dan hasilnya berkembang setiap hari. Ini termasuk pendataan kerusakan hunian masyarakat dan penanganannya.
BNPB terus berkoordinasi dengan Pemprov, Pemkab, dan unsur TNI/Polri. Oleh karena itu, pendataan harus segera dilakukan dengan sebaik-baiknya sejak tingkat wali nagari, dibantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas, hingga Bupati dan Gubernur. Sehingga dapat terlihat mana yang perlu direlokasi dan mana yang tidak.
Bagi warga yang akan direlokasi, Letjen Suharyanto menegaskan pemerintah akan membangun rumah di tempat-tempat yang aman, dengan lahan yang disiapkan oleh Pemda setempat.
Selama pembangunan rumah berlangsung, warga penerima bantuan akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) selama mereka tinggal sementara di rumah warga lainnya.
Untuk kerusakan rumah, ada skalanya. Rumah yang rusak ringan akan dibantu Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta dalam bentuk bangunan. Pemerintah bertanggung jawab untuk hal ini, tambahnya.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menambahkan selain menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, pemerintah juga akan segera melakukan normalisasi sungai-sungai yang berpotensi menyebabkan banjir lahar dingin di masa depan. Dukungan penuh dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk langkah ini.
"Normalisasi akan memakan sebagian lahan yang kadang milik warga. Kami meminta kebijaksanaan masyarakat untuk merelakan, demi kemaslahatan bersama," ujar Gubernur.
Terkait bantuan rumah, Pemprov Sumbar tengah berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Kanwil BPN Sumbar untuk menentukan titik-titik lahan yang bisa digunakan untuk relokasi warga, terutama bagi yang tinggal di zona merah atau zona bahaya banjir lahar dingin.
"Kami juga berupaya mencarikan jalan untuk pembiayaan kuliah anak-anak yang terdampak bencana. Bagi warga yang usahanya terdampak, kami akan membantu mencarikan modal usaha. Syaratnya, ada catatan lengkap dari wali nagari terkait kondisi warga masing-masing," tambah Gubernur.
(adpsb/isq)
