 |
| Sosialisasi Penataan dan Penyusutan Arsip pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemko Padang. |
Padang, Rakyatterkini.com - Arsip memiliki nilai sejarah yang tidak boleh disepelekan, dan Pemko Padang menyadari hal tersebut. Dalam upaya untuk menjaga nilai-nilai sejarah tersebut, Pemko Padang terus melakukan digitalisasi arsip agar dapat diakses kapan saja.
"Asisten III Setdako Padang, Corri Saidan, menyatakan tujuan adalah mewujudkan Padang sebagai kota dengan arsip yang autentik, terintegrasi, dan terpercaya," ujarnya saat membuka Sosialisasi Penataan dan Penyusutan Arsip pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemko Padang pada Kamis (1/2/2024).
Pemko Padang mengajak setiap OPD untuk berpartisipasi dalam upaya ini dengan mengirimkan arsip statisnya kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).
"Kami mengimbau seluruh OPD untuk memberikan perhatian pada hal ini, dengan menyerahkan arsip statis kepada LKD," ajak Corri di hadapan peserta sosialisasi di Balaikota Padang.
Corri menjelaskan dari 52 OPD di Pemko Padang, beberapa di antaranya telah menunjukkan pengawasan arsip internal yang baik. Tiga OPD bahkan mendapatkan nilai AA, yaitu BPKAD, Bappeda, serta Dinas Kesehatan. Meskipun demikian, masih ada OPD lain yang memiliki nilai rendah.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, Feri Mulyani Hamid, memberikan imbauan kepada setiap OPD agar tidak ragu untuk menyerahkan arsip statis kepada LKD.
"Setiap OPD tidak bisa lepas dari arsip, dan digitalisasi arsip akan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan serta keselamatan arsip bagi negara," jelasnya.
Sementara itu, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan menekankan sosialisasi mengenai penataan dan penyusutan arsip sangat penting dilakukan. Ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan memastikan bahwa setiap OPD dapat mengaplikasikan penataan dan penyusutan arsip sesuai standar kearsipan.
"Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi arsip bersejarah di OPD sebagai bagian dari memori kolektif pemerintah daerah, tetapi juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel," pungkasnya. (charlie/boy)
