 |
| Ketua DPRD, Syafrial Kani, didampingi wakil ketua pimpin paripurna. |
Padang, Rakyatterkini.com - Anggota DPRD Padang sahkan APBD 2023 senilai Rp2,599 triliun, melalui rapat paripurna, Senin (28/11/2022).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani, didampingi wakil ketua dan Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar. Sebelum disahkan, paripurna diawali dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2023.
Setelah masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pemandangan akhir, maka dicapailah kata sepakat untuk menyetujui dan menetapkan RAPBD jadi APBD 2023.
Persetujuan dicapai setelah fraksi sampaikan pemandangan umum. Sejumlah fraksi menyoroti hal yang berkaitan dengan pencapaian realisasi penerimaan retribusi daerah. Wali kota diharapkan meningkatkan kinerja perangkat daerah. Sejumlah OPD dinilai belum maksimal dalam mencapai realisasi.
Sejumlah fraksi juga menyoroti tentang realisasi pendapatan daerah dan dalam pembahasan RAPBD. Fraksi merekomendasikan agar target pendapatan yang diusulkan haruslah realistis, sehingga bisa tercapai target yang ditetapkan.
 |
| Jubir sampaikan pendapat fraksi. |
Hal itu perlu dilakukan mengingat PAD merupakan indikasi kemandirian keuangan sebuah daerah dan indikatornya juga mudah diukur melalui berapa persentase realisasi dari target yang ditetapkan.
"Kami memberikan rekomendasi kepada wali kota agar mengevaluasi kembali struktur dan kewenangan OPD Badan Pendapatan Daerah sehingga terjadi penguatan fungsi koordinator pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian dari fungsi pengelolaan keuangan di bidang pendapatan daerah dapat dilaksanakan," kata seorang juru bicara fraksi.
Juru bicara fraksi juga menyebutkan, pemerintah kota agar mengawal lagi OPD penerima dana DAK merealisasikan kegiatannya karena pola transfer DAK tergantung daya serap kegiatan DAK semakin besar serapannya semakin cepat dana DAK tersebut disalurkan.
Hal paling penting dalam situasi keuangan daerah yang sulit seperti saat sekarang, bagaimana pemerintah kota dapat menjaga keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah (KKD) Padang.
Fraksi memberikan pendapat, APBD tahun depan tak terlepas dari penanganan pandemi. APBD diharapkan menjadi pendorong bergeraknya ekonomi rakyat. Untuk itu, organisasi perangkat daerah harus membuat program yang mengarah pada penciptaan kesempatan berusaha dan menyusun program untuk pemulihan ekonomi.
 |
| Anggota DPRD ikuti paripurna. |
Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dilakukan oleh Wali Kota Hendri Septa bersama Ketua DPRD Kota Syafrial Kani serta diikuti para wakil ketua DPRD.
Wali Kota Hendri Septa dalam sambutannya menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Padang, yang telah mendukung dalam penetapan APBD 2023 sehingga sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Wali kota menekankan kepada seluruh Kepala OPD di lingkup Pemko Padang agar dapat memperhatikan dan menindaklanjuti saran-saran dan masukan yang telah diberikan seluruh anggota fraksi sebagaimana yang disampaikan pada paripurna kali ini.
Menurut Hendri, begitu pula dalam menuntaskan 11 program unggulan (progul) dan visi-misi pemerintah kota yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024. “Semoga kita bekerja dengan maksimal dan mampu lebih majukan Kota Padang di semua sektor ke depan,” tukasnya.
Wali kota membeberkan, berbicara prioritas pembangunan di 2023 nanti, pihaknya akan tetap menjalankan program pembangunan sesuai visi dan misi Padang terutama di sektor pendidikan, perdagangan dan pariwisata.
Sebagai bahan perbandingan, pemerintah kota dan DPRD pada 2021 sepakat menyetujui dan menetapkan APBD 2022 sebesar Rp2,823 triliun. (adv)
