 |
| Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen. |
Painan, Rakyatterkini.com – Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk menetapkan Kepala Cabang Dinas (Cabdin) Wilayah VII Pesisir Selatan, secara definitif.
Ermizen menyebut lamanya penetapan definitif Cabdin tersebut, akan berdampak kurang baik bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang menggantungkan harapan akan honor yang diterimanya.
Semestinya, pihak provinsi lanjut dia, tidak perlu menunda-nunda terlalu lama pengangkatan Kepala Cabdin definitif di Pesisir Selatan.
"Saya minta Pemprov segera menetapkan Cabdin yang definitif, agar proses belajar mengajar di Pesisir Selatan berjalan dengan lancar. Kita prihatin dengan GTT dan PTT itu. Padahal, honor yang mereka terima tidak seberapa. Jadi, dipercepat saja jangan ditunda-tunda," katanya, Rabu (24/8/2022) melalui pesan singkat WhatsApp.
Menurut politisi PAN itu, penetapan Kacabdin perlu disegerakan, untuk mencegah hal yang tidak baik. Para GTT dan PTT sudah resah menanti uang honor yang belum kunjung dicairkan.
Sebelumnnya, diberitakan nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Pesisir Selatan, semakin memprihatinkan. Sudah masuk empat bulan, honor belum kunjung dicairkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Ratusan GTT dan PTT tingkat SMA/SMK tersebut, belum mendapatkan hak honornya. Padahal, sudah masuk masa empat bulan. Informasi belum cairnya honor GTT dan PTT karena Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Wilayah VII Pesisir Selatan, belum diangkat secara definitif.
Saat ini, jabatan Cabdin Wilayah VII di negeri berjuluk sejuta pesona tersebut, hanyalah seorang Plt. Sehingga, tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Cabdin definitif dalam proses pencairan honor GTT dan PTT.
"Ini sudah terlalu lama. Sudah empat bulan, honor kami yang tidak seberapa tidak kunjung cair. Ini karena Cabdinnya belum definitif, sehingga berpengaruh terhadap honor kami," jelas salah seorang GTT di salah satu SMA di Pesisir Selatan. Menurut GTT itu, mereka belum menerima honor sejak Mei hingga Agustus 2022.
Besaran honor yang diterima juga bervariasi. Nilainya tergantung dari jumlah jam mata pelajaran yang didapatkan. Satu jam mata pelajaran honor yang diterima hanya Rp50 ribu per bulan.
"Kalau guru yang mengajar dapat 10 jam pelajaran, berarti sebulan cuma Rp500 ribu. Ada yang paling banyak Rp1,2 juta perbulan, ada juga paling rendah Rp150 ribu," ulasnya.
Para GTT dan PTT itu, kata dia, sebetulnya banyak yang kesal. Tapi, mereka tak berdaya lantaran tak punya kekuasaan untuk mempercepat cairnya uang honor sebagai hak yang seharusnya sudah diterima.
Diketahui, jumlah PTT yang terdata Dapodik sebanyak 908 orang dan PTT sebanyak 443 orang. Dan masih banyak juga yang belum masuk Dapodik.
Para GTT meminta pihak provinsi tidak memperlambat pengangkatan Cabdin Wilayah VII Pesisir Selatan. Mereka berharap tidak menunda-nunda karena banyak ratusan GTT sudah menjerit. Di tengah peningkatan Inflasi saat ini, banyak kebutuhan keluarga yang dipenuhi.
"Jadi, tolong perhatikan juga nasib kami. Hak kami tolong jangan ditunda terlalu lama. Kami butuh biaya hidup," tuturnya. (Baron)
