Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Minggu 24 Juli 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
103.888 23 101.514 2.351
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Pada Bimtek Monev KIP 2022, Gubernur Sebut Pemprov Sumbar Tidak Anti Kritik

Kamis, 07 Juli 2022 | 14:25 WIB Last Updated 2022-07-07T07:25:27Z

Gubernur Mahyeldi foto bersama peserta bimtek.

Bukittinggi, Rakyatterkini.com - Di era kemajuan teknologi informasi saat ini, keterbukaan informasi harus menjadi budaya birokrasi, karena tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk menutupi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan keterbukaan informasi badan publik, menjadi ciri kemajuan suatu pemerintahan atau negara.


Demikian ditegaskan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, saat membuka Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, dengan tema 'Buktikan Badan Publik Informatif' di Grand Rocky Hotel, Kota Bukittinggi, Kamis (7/7/2022).


Dijelaskan gubernur, keterbukaan informasi publik (KIP) menjadi indikator penting jika suatu institusi atau daerah ingin maju. 


"Jika kita ingin maju dan sukses, tidak ada pilihan selain keterbukaan informasi publik. Jika tertutup, akan lambat maju dan itu ciri negara terbelakang. KIP adalah salah satu cara menerobos itu. Itupulalah yang menjadi tujuan hadirnya Komisi Informasi, yaitu bagaimana mensukseskan kelembagaan dan daerah. Kalau lembaga tertutup berarti pemerintahnya juga tertutup," jelas gubernur.


Namun, walaupun begitu, menurut gubernur tetap ada rambu-rambu untuk mengecualikan sejumlah informasi. Seperti rahasia negara yang menyangkut keamanan negara, rahasia pribadi, persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.


Monitoring dan evaluasi terhadap badan publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumbar ini, tambah gubernur merupakan program yang strategis dalam rangka memotret kepatuhan badan publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.


Gubernur Mahyeldi juga mengapresiasi KI Sumbar yang telah mengembangkan model penilaian melalui digitalisasi, sehingga akan lebih memudahkan badan publik sekaligus meningkatkan objektivitas penilaian. 


Gubernur berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka, namun benar benar bermakna dalam penguatan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di Sumatera Barat.


Gubernur juga menyinggung keterbukaan di Pemprov Sumbar. Menurutnya Pemprov Sumbar tidak anti kritik, malah sebaliknya kritik sangat diperlukan untuk mencari solusi dan perbaikan ke arah yang lebih maju.


"Pemprov Sumbar tidak boleh anti kritik, karena kita manusia. Justru jika ada orang mau mengkritik dan memberi solusi, itu lebih baik, daripada tidak ada yang mengkritik berarti tidak ada lagi yang peduli," kata gubernur.


Sebelumnya, Wakil Ketua KI Sumbar, Arif Yumardi, dalam laporannya menyampaikan, tahun 2022 ini akan dilakukan penilaian terhadap 390 badan publik di Sumbar, yang terbagi dalam 9 kategori.


Ke 9 kategori tersebut meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar, Instansi Vertikal di Sumbar, PPID utama Pemkab dan Pemko se Sumbar, Pemerintahan Nagari, SMA/MAN sederajat, BUMN, BUMD BUMNag dan BLU se Sumbar, PTN/PTS, Bawaslu dan KPU se Sumbar.


“Monev penilaiannya berjenjang mulai e-quisioner mandiri, website, visitasi dan presentasi. Target KI semua Badan Publik di Sumbar berprediket minimal menuju informatif, Allhamdulilah semua badan publik di Monev KI Sumbar bisa berprediket Informatif,” ujar Arif Yumardi, yang juga Ketua Pokja Monev dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022.


Kegiatan Bimtek yang berlangsung hingga 8 Juli tersebut diikuti sebanyak l00 orang peserta dari instansi vertikal & OPD kab/kota se-Sumbar. (mmc)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update