 |
| Presentasi BKKBN dalam penanganan stunting di Istana Gubernur. |
Padang, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menilai sasaran intervensi untuk penurunan angka stunting harus jelas, agar upaya yang dilakukan bisa lebih fokus dan terukur.
"Jika sasarannya jelas. Datanya valid maka programnya lebih terarah. Capaian yang bisa didapatkan dalam satu tahun juga bisa terpantau sehingga evaluasi bisa dilakukan dengan cepat, "katanya saat menghadiri presentasi BKKBN dalam penanganan stunting di Istana Gubernur, Jumat 8 Oktober 2021.
Menurutnya sasaran intervensi yang paling tepat itu adalah di nagari karena data tentang kemiskinan yang berkaitan erat dengan stunting itu memang ada di tingkat nagari. Program yang dibuat untuk intervensi juga bisa memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) di nagari seperti bidan, kader PKK, Dasawisma dan kader Posyandu.
Mahyeldi mendukung inovasi yang dilakukan BKKBN Sumbar dengan membuat aplikasi yang memuat data stunting. "Pemrov Sumbar sangat menyambut baik. Sinergi dan koordinasi agar bisa lebih maksimal. Kominfo Sumbar akan memberikan back up sehingga aplikasinya bisa lebih disempurnakan dan bisa diakses setiap waktu," katanya.
Ia menyebut Kominfo Sumbar sudah membuat dan menangani banyak aplikasi sehingga memiliki pengalaman yang cukup luas untuk memberikan dukungan dalam menyempurnakan aplikasi milik BKKBN.
Kepala BKKBN Sumbar Fatmawati, mengatakan sesuai Perpres 72 tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana program penurunan angka stunting.
Seiring dengan itu BKKBN seluruh daerah di Indonesia diharapkan untuk dapat melakukan inovasi berupa pemetaan intervensi konvergensi penurunan stunting di daerahnya.
Dengan laju penurunan yang sangat rendah itu, menjadi tantangan berat bagi semua pihak untuk mewujudkan target stunting menjadi 14 persen pada 2024 karena saat ini masih berada pada angka 27,36 persen.
Ia menilai, untuk Sumbar semua stake holder yang terkait dalam upaya penurunan stunting sudah berusaha secara maksimal, kekurangannya adalah belum terkoordinir, masih sektoral.
Menurutnya intervensi telah dilakukan sejak 2018 namun hanya pada beberapa kabupaten. Pada 2022, lokusnya akan diperluas pada 19 kabupaten dan kota di Sumbar.
Intervensi yang akan dilakukan diantaranya bidang kesehatan, KB dan screening pra nikah. (adpim)
