 |
| Menteri Nusron ikuti sidang kabinet terkait HGU. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, turut serta dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (05/05/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyoroti pentingnya pencapaian konsolidasi aset yang telah dikelola dalam rangka memperkuat aset negara, serta mengingatkan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap semua aset yang ada di Indonesia, termasuk tanah negara.
"Pak Nusron, pastikan untuk memeriksa dan mengevaluasi semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah berakhir masa berlakunya. Kembalikan yang sudah habis masa kontraknya ke negara," tegas Presiden Prabowo.
Menanggapi arahan tersebut, Menteri Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mulai mengidentifikasi tanah-tanah yang tergolong sebagai tanah terlantar.
"Kami tengah memverifikasi, mencatat tanah-tanah yang sudah diberikan namun masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang. Tanah-tanah ini kemudian akan diserahkan," ujar Nusron.
"Biasanya, tanah-tanah yang terlantar akan dikelola oleh Bank Tanah," tambahnya saat ditemui media usai rapat.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN juga tengah mengkaji langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan aset Bank Tanah yang saat ini mencapai sekitar 40 ribu hektare, dengan tujuan untuk mendukung ekonomi dan pembangunan nasional.
"Kami sedang mendiskusikan kemungkinan untuk mengkonsolidasikan aset Bank Tanah ke dalam Danantara," kata Menteri Nusron.
Menurutnya, tanah-tanah tersebut memiliki potensi besar untuk digunakan dalam berbagai sektor prioritas pembangunan, seperti pembangunan pabrik, perumahan, sektor pangan, hingga energi terbarukan.
"Nantinya, tanah ini akan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti pengembangan industri, perumahan, ketahanan pangan, serta energi terbarukan," tutup Menteri ATR/BPN.
Ia juga memastikan bahwa kajian mendalam akan dilakukan sebelum rencana pemanfaatan ini dilaksanakan. "Semua akan kami kaji secara komprehensif, dan hasilnya akan kami umumkan," pungkasnya.
Sidang Kabinet Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Lembaga dalam Kabinet Indonesia Maju.(da*)
