 |
| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan rencananya untuk memberikan stimulus pembangunan senilai Rp10 miliar kepada desa-desa yang memenuhi kriteria sebagai Desa Istimewa.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Demul, menjelaskan bahwa Desa Istimewa adalah desa yang berhasil dalam program Keluarga Berencana (KB), bebas dari masalah stunting, tidak ada kematian anak, serta memiliki pengelolaan sampah yang baik.
“Bapak Menteri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar untuk Desa Istimewa. Penilaian dimulai dari tingkat desa, kemudian kecamatan, dengan juara kecamatan mendapatkan hadiah Rp200 juta. Untuk juara kabupaten/kota, hadiah stimulus yang diberikan mencapai Rp1 miliar. Pada akhirnya, akan diumumkan desa yang paling berhasil dan yang paling gagal,” ungkap Dedi dalam sebuah acara di Bandung pada Senin (28/4), sebagaimana dilaporkan oleh Antara.
Selain itu, Dedi juga mengusulkan agar suami yang telah menjalani prosedur vasektomi—metode kontrasepsi permanen pada pria—dapat menerima bantuan sosial (bansos) serta beasiswa. Prosedur vasektomi ini dilakukan dengan cara memutus atau menutup saluran vas deferens, yang berfungsi mengangkut sperma dari testis ke penis.
Dedi menekankan pentingnya pengecekan data terkait program KB sebelum bantuan diberikan. "Saat kami menyalurkan bantuan, kami akan memverifikasi terlebih dahulu apakah keluarga tersebut telah menjalani program KB. Jika sudah, mereka dapat menerima bantuan. Namun jika belum, mereka harus mengikuti program KB terlebih dahulu," ujar Dedi.
Dedi menambahkan, "KB yang dimaksud adalah program KB untuk pria, yakni vasektomi. Ini merupakan langkah serius dari kami untuk mendukung kesetaraan dan kesejahteraan keluarga, meskipun saya sendiri belum berkeluarga, saya tetap berpihak pada perempuan yang memiliki tekad kuat untuk mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga."
Pemberlakuan syarat vasektomi ini bertujuan agar bantuan yang diberikan bisa lebih merata dan tidak terfokus hanya pada satu keluarga. Dedi juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan berbagai bantuan bagi keluarga yang sudah mengikuti program KB, termasuk beasiswa dan subsidi listrik.
"Ada sekitar 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dari Pemerintah Provinsi. Syaratnya, mereka harus sudah mengikuti program KB terlebih dahulu. Demikian juga untuk beasiswa bagi anak-anak, ibunya harus mengikuti program KB terlebih dahulu. Bantuan rutilahu yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota juga diberikan dengan syarat yang sama," tandas Dedi.(da*)
