 |
| Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid sepakat berantas mafia tanah. |
Jakarta, Rakyatterkini.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dukungannya terhadap upaya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam memberantas kejahatan di bidang pertanahan, termasuk mafia tanah.
Dukungan ini disampaikan Kapolri usai menerima kunjungan resmi Menteri Nusron Wahid di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Jenderal Sigit mengapresiasi kedatangan Nusron yang membawa agenda kerjasama antara Polri dan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung sejumlah program strategis.
Menurut Kapolri, langkah pemberantasan mafia tanah yang menjadi salah satu fokus Menteri ATR/BPN, sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tengah bersengketa terkait hak-hak keperdataan.
"Kami akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini, terutama dalam memastikan kepastian hukum bagi masyarakat, baik yang terlibat sengketa dengan korporasi maupun dengan pihak-pihak lainnya. Kami juga mendukung langkah pemberantasan mafia tanah yang sudah meresahkan masyarakat," tegas Kapolri dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut.
Kapolri mengatakan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama untuk mendukung program-program Menteri ATR/BPN, termasuk pemberantasan mafia tanah.
"Kami akan segera bentuk Satgas bersama untuk mendukung program-program dari Kementerian ATR/BPN," ujarnya.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa kunjungan ini bukan hanya untuk silaturahmi, tetapi juga untuk membahas langkah-langkah pemberantasan kejahatan pertanahan.
Dia mengakui Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendirian dalam mengatasi masalah ini, terutama yang berkaitan dengan mafia tanah. Oleh karena itu, kerjasama dengan Polri sangat diperlukan.
"Kami butuh dua hal: hukum dan pengamanan. Jajaran kepolisian memiliki kekuatan dalam aspek hukum dan pengamanan yang sangat kami perlukan, terutama saat eksekusi pemberantasan mafia tanah," ujar Nusron Wahid.
Nusron menekankan keberadaan Polri sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait hak-hak pertanahan mereka. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.
"Investor yang datang ke sini perlu merasa aman dan nyaman, tanpa terganggu dengan ulah mafia tanah yang sering kali meresahkan," tambahnya. (*)
