Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Kamis 29 September 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
104.644 209 102.063 2.372
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Teror Perkosaan pada Anak Kian Mengkhawatirkan, Ini Kecaman Anggota DPR RI

Kamis, 22 September 2022 | 16:19 WIB Last Updated 2022-09-22T09:19:34Z

Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni.


Painan, Rakyatterkini.com – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra mengatakan teror perkosaan terhadap anak semakin mengkhawatirkan. 


Ini sehubungan dengan makin maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk peristiwa memilukan yang terjadi di Medan, dimana salah seorang korban sampai tertular virus HIV akibat perbuatan pelaku kekerasan seksual.


Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, mengecam aksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang masih terus terjadi. 


Lisda berharap penegak hukum, menjatuhkan vonis seberat-beratnya berdasarkan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).


"Saya mengecam segala bentuk kekerasan seksual, terutama peristiwa yang memilukan di medan, kami berharap kepada penegak hukum, pelaku mendapatkan vonis seberat-beratnya dengan mengimplementasikan Undang-undang TPKS,” tegas Lisda.


Anggota fraksi Nasdem tersebut, menyatakan lahirnya UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), merupakan suatu bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan bagi warga negara, khususnya perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan seksual.


UU tersebut harus diimplementasikan sebagaimana mestinya, antara lain dengan segera merealisasikan penyusunan peraturan pelaksanaannya sehingga terbentuk sinergitas para pemangku kepentingan dalam menegakkan UU itu di masyarakat,” ungkap Ketua Garnita Malahayati Sumatera Barat tersebut.


Lisda menambahkan, UU TPKS lahir sebagai salah satu jawaban atas maraknya kasus-kasus kekerasan seksual di masyarakat. Oleh karena itu, UU tersebut harus menjadi produk hukum yang efektif dalam memberantas kejahatan kekerasan seksual di masyarakat.


Jangan sampai UU ini dilemahkan. Jika kekerasan seksual tetap marak memberikan kesan UU TPKS tidak bergigi. Harus ada perbedaan realitas sebelum dan sesudah adanya UU TPKS. Aparat penegak hukum harus tegas dalam implementasinya,” ujar Lisda.


Lisda Hendrajoni menuturkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak belakangan ini harus menjadi peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan, pengawasan, dan pencegahan dini, karena kejahatan terhadap anak itu berada di sekitar masyarakat. (baron)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update