 |
| Menteri Sosial, Tri Rismaharini |
Jakarta, Rakyatterkini.com - Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini memaparkan progress penyaluran BLT BBM, hingga saat ini, sekitar 2 minggu setelah kenaikan harga BBM, BLT sudah disalurkan ke 12,7 juta keluarga penerima manfaat atau KPM.
Penerimanya tersebar di sekitar 482 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Data ini, kata Risma, baru saja di-update per-pukul 09.00 WIB pagi tadi.
"Hingga pukul 09.00 WIB pagi, PT Pos sudah salurkan BLT BBM di 482 kabupaten/kota dengan jumlah 12.701.985 KPM," sebut Risma dalam keterangan pers soal bantuan sosial BBM dengan Presiden Joko Widodo, Jumat (16/9/2022) seperti dikutip detik.com.
Risma menyatakan diharapkan pekan ini PT Pos sudah bisa membayarkan BLT BBM minimal 90% dari target penerima, yaitu sebesar 18.585.000 KPM.
Risma mengklaim pihaknya sudah memberikan semua data penerima BLT BBM kepada PT Pos. Kemudian, tinggal PT Pos saja yang mempercepat penyalurannya. Targetnya, 100% bantuan akan diterima penerima manfaat di akhir bulan ini.
BLT BBM sendiri diberikan sebanyak Rp600 ribu per-KPM untuk bulan September-Desember. Pencairan dilakukan selama dua tahap, pertahap cair Rp300 ribu.
Meski begitu, Risma mengatakan di sejumlah daerah pencairan BLT BBM dilakukan, sekaligus tanpa dicicil. Hal ini dilakukan di beberapa kawasan yang sulit dijangkau di Indonesia.
"Memang ada beberapa daerah yang ada di pegunungan Papua, Papua Barat, itu kami akan lakukan sekaligus," ungkap Risma.
Bagi masyarakat penerima bantuan di wilayah tersebut, penerimanya tidak berdasarkan NIK, namun hanya nama penerima saja. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki NIK di daerah-daerah itu.
"Mereka bisa menerima kami tak padankan dengan NIK hanya dengan nama saja. Kami akan kerja sama dengan Dukcapil untuk penyaluran dan perekaman data di Papua dan Papua Barat, utamanya di daerah pegunungan karena aksesnya sulit," sebut Risma.
Pihaknya, dengan PT Pos Indonesia dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri akan menyalurkan BLT BBM sambil melakukan perekaman data kependudukan.
"PT Pos dengan kita akan menyiapkan pesawat khusus untuk kita ke sana dengan Dukcapil sekaligus perekaman," pungkas Risma. (*)
