Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Minggu 24 Juli 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
103.888 23 101.514 2.351
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Bupati Sutan Riska Sidak ke Pabrik Kelapa Sawit, Tolak TBS Masyarakat, Pemkab Cabut Izin Perusahaan

Selasa, 17 Mei 2022 | 19:55 WIB Last Updated 2022-05-18T01:46:27Z

Bupati Sutan Riska sidak ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
 

Dharmasraya, Rakyatterkini.com – Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayahnya, Selasa (17/5/2022). Sidak dilakukan dalam rangka menyikapi turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sawit di tingkat petani selama dua minggu belakangan ini.


Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu, turut didampingi Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah, Kepala Dinas Pertanian, Darisman, Kepala Dinas PMPTSP, Naldi, dan kepala OPD lainnya pada kegiatan tersebut. 


Dalam kesempatan itu, Sutan Riska mengaku menerima informasi bahwa sejumlah PKS di wilayahnya menolak menampung TBS milik rakyat. Hal tersebut mengakibatkan pengusaha timbangan kelapa sawit (ram) di bumi mekar, terpaksa menghentikan operasionalnya sampai waktu yang belum ditentukan.

 

Katanya, ditolaknya TBS milik warga oleh sejumlah PKS, tentu berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat, mengingat sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian bumi cati nan tigo itu. 


Oleh karena itu, bupati millenial ini merasa perlu mengambil sikap atas persoalan yang dihadapi warganya, salah satunya dengan melakukan Sidak ke Pabrik Kelapa Sawit.

 

"Kami tegaskan kepada perusahaan jangan sampai menutup dan tidak menampung sawit petani. Kapan perlu, prioritaskan buah sawit petani Dharmasraya," tegas bupati dua periode itu. 


Selain menjalankan usaha sektor perkebunan, Pabrik Kelapa Sawit seharusnya juga memberi dampak terhadap perekonomian Dharmasraya, dengan menampung hasil produksi perkebunan rakyat. Perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan sendiri, karena bagaimanapun perusahaan menjalankan usahanya dengan memanfaatkan tanah ulayat milik warga Dharmasraya.


Bupati mewanti-wanti, jika perusahaan masih menolak TBS masyarakat, Ia mempertimbangkan akan mencabut izin usaha pengelolaan hasil perkebunan perusahaan yang bersangkutan.


“Kami akan terus memantau sejauh mana penegasan kami diindahkan oleh Pabrik Kelapa Sawit, jika masih menolak, tentu kami akan mempertimbangkan mengevaluasi izin usaha perusahaan yang bersangkutan,” lanjut Sutan Riska.


Selain itu, terkait persoalan rendahnya harga TBS, bupati juga mendesak perusahaan untuk tidak menentukan harga sekehendak hati, tetapi harus menyesuaikan harga CPO dunia. 


"Perusahaan jangan membuat rakyat saya sengsara, sampai rakyat saya tidak makan karena murahnya harga sawit. Tolong diperhatikan itu," tegasnya. 


Menanggapi hal itu, perusahaan DL dan DSL dihadapan bupati berjanji akan tetap menampung TBS  petani sawit Dharmasraya dan tidak akan melakukan penutupan. 


"Hingga sampai saat ini, kami belum pernah melakukan penutupan. TBS milik petani tetap kita tampung, sesuai kemampuan kapasitas perusahaan perhari, " ungkap Manager PT DSL Juanan didampingi KTU dan Humas Wahyu Sinaga. 


Soal harga, kata Wahyu Sinaga, pihaknya membeli dengan harga Rp2.035 perkilogram. "Harga kita hari ini Rp2.035 perkilogram," tegasnya. 


Perusahaan juga berjanji dihadapan bupati akan memprioritaskan TBS petani sawit Dharmasraya, dibandingkan TBS petani dari luar daerah. "Kita akan prioritaskan TBS petani sawit Dharmasraya," tutupnya mengakhiri. (Rona)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update