Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Minggu 24 Juli 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
103.888 23 101.514 2.351
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Pansus IV DPRD Trenggalek, KPU dan Bawaslu Bahas Anggaran Pemilu 2024

Senin, 21 Februari 2022 | 21:35 WIB Last Updated 2022-02-21T14:35:04Z

Rapat kerja Pansus IV DPRD Trenggalek bersama KPU, Bawaslu dan stakeholder terkait, Senin (21/2/2022)


Trenggalek, Rakyatterkini.com - Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Trenggalek, menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan Raperda tentang pembentukan dana cadangan penyelenggaraan Pemilu bupati dan wakil bupati Trenggalek 2024.


Raker itu, digelar di Graha Paripurna Kantor DPRD Trenggalek, Senin 21 Februari 2022.


Ketua pansus IV DPRD Trenggalek, Sukarudin mengatakan, rapat kerja kaitannya dengan Raperda dana cadangan untuk Pemilu bupati dan wakil bupati Trenggalek tahun 2024.


Hasil rapat kali ini, sesuai kebutuhannya, KPU menyampaikan anggaran dalam Pemilu mendatang sekitar Rp75 miliar. Sedangkan kebutuhan dari Bawaslu disebutkan sekitar Rp 18,5 miliar. 


Oleh karena itu, Pansus IV meminta kepada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Trenggalek, untuk menyampaikan kemampuan keuangan di Kabupaten Trenggalek.


"Kira-kira di tahun 2022, berapa dana cadangan ini mampu disimpan. Akan tetapi, Bakeuda masih belum bisa memberikan jawaban, karena masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” imbuhnya.


Sukarudin menambahkan, dari anggaran yang ada nantinya, masih akan membutuhkan tambahan anggaran untuk menutupinya dengan anggaran dari APBD 2023 induk dan perubahan APBD. “Kalau masih ada kekurangan, akan kita tutup di APBD tahun 2024,” jelasnya. 


Adapun nilai ideal anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu, baik untuk KPU maupun Bawaslu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke eksekutif. Oleh karenanya, saat ini masih harus menunggu hasil dari eksekutif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan yang ada.


“Yang paling penting adalah pelaksanaan Pemilukada 2024, wajib terlaksana dengan baik dan anggaran yang cukup. Jika nanti sudah ada hasil pencermatan eksekutif, selanjutnya akan kita tuangkan dalam Raperda, untuk disahkan menjadi Perda yang mengatur dana cadangan Pemilukada 2024,” kata Sukarudin yang juga menjabat sebagai ketua Komisi IV DPRD Trenggalek ini. 


Masih terang Sukarudin, dari total nilai anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, Pemerintah Daerah tidak serta dibebankan sepenuhnya ke APBD 2024. Karena itu, akan terasa berat dan berdampak pada pelaksanaan APBD.


“Kalau untuk kebutuhan anggaran, jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu tahun sebelumnya, tentu ada peningkatan. Pada Pemilu tahun sebelumnya, baik KPU maupun Bawaslu memerlukan anggaran sekitar Rp 51 miliar. Akan tetapi sekarang, nilai kebutuhan anggaran dalam perencanaannya ada kenaikan,” papar dia. 


Disinggung terkait kenaikan nilai kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024, Sukarudin menyebut, ada beberapa alasan. Yang pertama, berkaitan dengan harga. Kemudian, event Pemilu. Artinya, jika di tahun sebelumnya Pemilu hanya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka di tahun 2024, ditambah dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak.


“Meskipun kita ada shearing dengan provinsi, tetapi provinsi hanya menyumbang 14 persen. Angka ini, tentu sangat kecil. Makanya, kita perlu menyiapkan anggaran lebih, agar Pemilu tahun 2024 mendatang bisa berjalan dengan lancar,” pungkas Sukarudin. (Sar) 



IKLAN



×
Berita Terbaru Update