Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Jumat 1 Juli 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
103.852 25 101.477 2.350
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Bupati Nur Arifin Lakukan Penajaman Program di Dinas PKPLH

Rabu, 02 Februari 2022 | 16:30 WIB Last Updated 2022-02-02T09:30:53Z

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, melakukan safari di Dinas PKPLH, Rabu 2 Februari 2022.

Trenggalek, Rakyatterkini.com - Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin kembali melakukan penajaman program di tahun anggaran 2023. 


Kali ini melakukan safari insfrastruktur di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH). 


Penajaman program ini dilakukan, bertujuan untuk mensinkronkan program-program yang tengah direncanakan dalam mewujudkan tema mengenai transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Demi mewujudkan ini Pemimpin muda itu getol melakukan safari OPD  


"Hari ini kita melanjutkan safari OPD untuk penajaman program 2023. Saat ini sasarannya di Dinas PKPLH. Karena fungsi Dinas PKPLH saat ini, lebih banyak ke masalah lingkungan hidup. Di mana juga indikator kota hijau ini menjadi indikator baru di RPJMD," tutur Bupati Arifin, di Aula Dinas PKPLH Trenggalek, Rabu 2 Februari 2022.


"Kita ingin menekankan betul area-area, 8 area kota hijau. Mulai dari perencanaan hijau, pengolahan sampah, energi, transportasi. Sampai dengan kualitas udara dan air, tadi kita bahas detil dan kami minta nanti programnya di breakdown lagi. Mana yang sasarannya individu harus melakukan apa untuk menuju kota hijau," sambungnya. 


Nur Arifin memberi contoh, kemarin LH sudah mengeluarkan edaran yang saya tandatangani untuk setiap individu harus menanam pohon. Ini sebenarnya adalah program yang tidak harus berkonsekwensi anggaran, tetapi bisa mendukung tercapainya kota hijau di Trenggalek. 


Yang seperti ini coba nanti kita minta di detilkan disemua area, sehingga dalam penyusunan RKPD kita sudah tau prioritas-prioritas mana yang harus dianggarkan, mana yang harus didukung kebijakan dan mana yang harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.


Seperti pengelolaan sampah, selama ini berkonsekuensi biaya. Kita mengeluarkan biaya banyak untuk pengelolaan sampah, padahal sampah itu berpotensi uang. Banyak perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian mendapatkan uangnya dari mengelola sampah, terangnya. 


Termasuk juga limbah medis, kenapa nggak kemudian kerjasamakan. Karena itu silakan cari inisiator kolaborasinya, sehingga nanti sehingga ada konsekuensi penambahan PAD kita. Kalau PAD kita meningkat maka pelayanan kemasyarakat juga bisa semakin meningkat, tandasnya.


Sementara itu, Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek, Muyono Piranata menambahkan untuk mewujudkan kota hijau perlunya kerja kolaboratif semua dinas terkait dan tentunya tidak bisa hanya berpangku tangan hanya kepada satu dinas saja. 


Ada 8 area kota hijau yang dimulai dari perencanaan hijau, pengolahan sampah, energi, transportasi. Sampai dengan kualitas udara, air dan yang lainnya. 


Tentunya ada kewenangan dinas lain didalamnya, maka dari itu perlu ada dukungan atau kerja kolaboratif untuk mewujudkan kota hijau ini, kata Muyono. (Sar)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update