Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Senin 27 Juni 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
103.841 21 101.470 2.350
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Cegah Kecemburuan, Pendataan KPM BLT DD di Trenggalek Wajib Transparan

Kamis, 20 Januari 2022 | 20:21 WIB Last Updated 2022-01-20T13:21:05Z

Ilustrasi.


Trenggalek, Rakyatterkini.com – Bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) senilai Rp300 ribu, untuk tiap keluarga penerima manfaat (KPM) di desa tetap berlanjut. 


Pengaturan BLT DD 2022 sudah diatur di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.


Pihak pemerintah desa memang sempat mengeluh, merasa kesulitan mencari KPM BLT DD. Pasalnya, banyak warga yang sudah ter-cover bantuan sosial (bansos) yang disalurkan dari dinas sosial (Dinsos).


Misalnya warga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan tidak masuk data penerima bansos dari dinsos, baik yang memang tidak mendapatkan, berhenti mendapatkan, maupun tidak pasti mendapatkan bansos.


Pendataan KPM BLT DD yang dilakukan pihak desa tetap harus memenuhi 40 persen anggaran dana desa dan disediakan cadangan. Sebab jumlah KPM BLT DD tak boleh berkurang tiap bulan. Jika di bulan Januari ada 80 KPM penerima BLT DD, maka di bulan selanjutnya tetap harus 80 KPM.


KPM cadangan penerima BLT DD mengantisipasi jika ada perluasan penerima bansos dari dinsos dan penerima BLT DD masuk menjadi penerima bansos tersebut.


Bagaimana dengan kesiapan pencairan BLT DD? 

Kepala Desa (Kades) Durenan, Kecamatan Durenan, Imam Safi'i mengatakan, pihaknya siap mematuhi aturan yang diterbitkan pemerintah pusat terkait BLT DD. Meskipun begitu, pihak desa sebenarnya juga merasa bahwa angka minimal 40 persen dari keseluruhan dana desa untuk BLT DD cukup tinggi.


“Meskipun berat dengan kondisi seperti ini, kami tetap ngikut aturan saja. Soal cari KPM, kita melepas petugas pendataan (bukan dari perangkat desa)," ujarnya, kepada Rakyatterkini.com, Kamis 20 Januari 2022.


Pihak Pemdes Durenan, kata Imam Safi'i membekali petugas dengan kuisioner dari kertas untuk perengkingan tingkat kemiskinan. Hasil dari tim survei itu di Musdes kan. 


"Jadi penjaringan calon KPM penerima BLT DD tidak bersinggungan dengan perangkat desa," terangnya. 


Sementara itu, Kepala Desa Sumberbening, Kecamatan Dongko, Suyanto, menyampaikan, untuk penambahan KPM penerima BLT DD bisa rawan muncul masalah baru dan kecemburuan, namun pihaknya mengikuti aturan yang ada. 


"Untuk Desa Sumberbening dalam penetapan KPM memanfaatkan tim khusus dan se obyektif mungkin untuk menghindari KKN," tegasnya.


Terpisah, Kepala Desa Sengon, Kecamatan Bendungan, Dwi Yulianto mengatakan, akan mengikuti peraturan dan regulasinya, yang terpenting pihak desa melakukan pendataan penerima BLT DD berdasarkan prioritas keluarga miskin, kata dia. 


Sementara itu, Kepala Desa Duren, Kecamatan Tugu, Basuki Widodo mengatakan, untuk menentukan calon KPM BLT DD, pihaknya menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Hasil dari Musdes menentukan siapa calon KPM yang layak untuk menerima BLT DD supaya tepat sasaran, jelasnya. 


Sebagai gambaran, Desa Duren tahun ini memperoleh dana desa (DD) sebesar Rp1.119.240.000. Dan dana desa sebesar Rp 447.600.000 dialokasikan untuk BLT bagi 124 orang KPM. (sar) 



IKLAN



×
Berita Terbaru Update