Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Kamis, 13 Januari 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
89.881 13 87.714 2.154
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Deni Asra: Kapasitas dan Kompetensi Individu Tentukan Keberhasilan DPRD

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:19 WIB Last Updated 2021-12-02T11:20:50Z

Pimpinan DPRD bersama Bupati Limapuluh Kota saat sidang paripurna.


Limapuluh Kota, Rakyatterkini.com  -   Dengan akan berakhirnya kinerja 1 tahun DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2021 yang dimulai dari Agustus 2020 s/d Agustus 2021, tentunya banyak hal penting dan perlu diketahui oleh masyarakat terhadap apa yang telah diperbuat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota di 2021.


Pimpinan DPRD mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.


Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra, didampingi wakil ketua Wendi Chandra, dan Syamsul Mikar di ruang kerjanya.


Menurut Deni Asra, kinerja DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2021, merupakan himpunan laporan kinerja masa persidangan pertama, kedua dan ketiga, dan merupakan sebagai tindak lanjut dari program dan kegiatan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan di lembaga DPRD.



Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda

Fungsi pembentukan Perda DPRD diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama bupati, pada masa persidangan pertama kedua dan ketiga 2021.


Pembahasan Ranperda melalui alat kelengkapan DPRD Bapemperda yang diketuai oleh Akrimal Adham, (Fraksi PAN) dan Darlius wakil ketua (Fraksi PKN) dengan anggota Khairul Apit (fraksi Gerindra), Virmadona, (Fraksi Gerinda), Sastri Andiko, Dt Putih (Fraksi Demokrat), Syamsuwirman (Fraksi Demokrat), Afri Yunaldi, IPM(Fraksi Golkar), Bisron Hadi (Fraksi PKS), Zuhatri (Fraksi Hanura), Wirman Dt Pangeran (Fraksi PPP) dan Akmal Rustam (fraksi PKN).


Berkenaan dengan telah ditetapkannya keputusan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota No 3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan daerah Tahun Anggaran 2021 serta dalam rangka melakukan percepatan terhadap penyusunan Peraturan Peraturan Daerah yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah Daerah.


Maka telah ditepakan tuju Ranperda yang telah disahkan menjadi Perda yaitu, Ranperda Tentang Perusahaan air Minum Daerah, Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.


Ranperda Tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum, Ranperda Tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.



Ranperda Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Daerah No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Ranperda Tentang Pengelolaan Kaeungan Daerah dan Ranperda Tentang RPJMD Limapuluh Kota Tahun 2021-2026.


"Akan tetapi ada satu lagi Ranperda yang masih dalam pembahasan yaitu, Ranperda Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), ” terang Deni Asra.


Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.


Fungsi anggaran dilaksananakan melalui Badan Anggaran di bawah koordinasi pimpinan DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra, (Ketua), Wendi Chandra, (Wakil Ketua), Syamsul Mikar (Wakil Ketua) yang beranggotakan, Mhd. Afdal (Fraksi Gerindra), Irmantedi (Fraksi Gerindra), Syamsuwirman (Fraksi Demokrat), Marshal, (Fraksi Demokrat), Riko Febrianto, (Fraksi Golkar), Doni Ikhlas (Fraksi Golkar), Zukron, (Fraksi PKS), Yos Sariadi, (Fraksi PKS), Epi Suardi (Fraksi Hanura), Gusti Randa (Fraksi Hanura), Wirman Dt Pangeran (Fraksi PPP),  Ermizal J (Fraksi PPP), Marsanova Andesra, (Fraksi PAN) dan Darlius (Fraksi PKN).


Sepanjang 2021, Badan Anggaran DPRD Limapuluh Kota telah melaksanakan kerja secara maksimal membahas bersama dengan TAPD dan OPD antara lain Rapat Banggar dengan TAPD tentang  Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.



Kemudian rapat Banggar dengan TAPD tentang Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Rapat Banggar dengan TAPD tentang Pembahasan Prognosis dan Laporan Semester APBD TA 2021, Rapat Banggar dengan TAPD tentang Pembahasan KUA-PPAS Perubahan (KUPA-PPAS ) Tahun 2021, Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD dengan Pemerintah Daerah Tentang Pembahasan terhadap Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2021, Rapat Banggar dengan TAPD tentang Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Rapat Banggar dengan TAPD tentang Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2022.


Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Wakil Ketua DPRD Wendi Chandra menyebutkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. 


Kemudian pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan Pemeriksa Keuangan.


Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan melalui alat kelengkapan yang terbagi dalam tiga  komisi, ujar Wendi Chandra.


Komisi I membidangi Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Pendidikan, telah melaksanakan rapat kerja dan kunjungan kerja di bawah koordinator adalah  Deni Asra, (Ketua), dengan susunan anggota sebagai berikut, Asrul, Wirman Dt Pangeran, Beni Murdani, Irmantedi, Alfian, Sastri Andiko Dt Putih, Riko Febrianto, Epi Suardi, Akrimal Adham, dan Akmal Rustam.


Komisi II membidangi Keuangan dan Pembangunan telah melaksanakan rapat kerja dan kunjungan kerja di bawah koordinator Wendi Chandra, (Wakil Ketua DPRD) dari Fraksi Demokrat dengan susunan anggota sebagai berikut, Yos Sariadi, Afri Yunaldi, IPM, Khairul Apit, Mhd. Afdal, Syamsuwirman, Bisron Hadi, Arsimedes, Zuhatri, Ridhawati, Marsanova Andesra, Darlius, dan Hemmy Setiawan.


Komisi III membidangi Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dibawah Koordinator Syamsul Mikar (Wakil Ketua DPRD) dari Fraksi Golkar, dengan susunan anggota sebagai berikut, Virmadona, Zukron, Alia Efendi, Irwin Idrus, Marshal, Putra Satria Veri, Gusti Randa, Ermizal, Mulyadi.



Badan Kehormatan

Dalam hal menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan Badan Kehormatan (BK) dengan Alfian sebagai Ketua BK dan Anggota, Hemmy Setiawan, Riko Febrianto, Zukron, dan Ridhawati


Adapun tugas dan wewenang BK adalah mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik. 


Kemudian meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tatib dan Kode Etik serta sumpah/janji. Selama tahun 2020, Badan Kehormatan belum ada menerima laporan dari fraksi yang angggotanya melanggar kode Etik ke Badan Kehormatan bagi 35 orang anggota DPRD Limapuluh Kota belum ada  maupun yang melanggar aturan internal.


Pelaksanaan Rapat Alat Kelengkapan DPRD

Pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD melalui mekanisme disusun oleh Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Limapuluh Kota. Ketua Deni Asra, dari  Fraksi Gerindra, Wendi Chandra, dari Fraksi Demokrat, dan Syamsul Mikar dari Fraksi Golkar yang beranggotakan sebagai berikut, Irwin Idrus, Virmadona, Alfian, Sastri Andiko, Putra Satri Veri, Afri Yunaldi, IPM, Bisron Hadi, Beni Murdani, Zuhatri, Arsimedes, Ridhawati, Akrimal Adham, Mulyadi, Asrul dan Alia Efendi.


Rapat yang dilaksanakan selama rentang waktu 2021, adalah rapat paripurna istimewa 2 kali, rapat paripurna 35 kali, paripurna internal 8 kali, rapat badan musyawarah 13 kali, rapat badan anggaran 10 kali.


Sementara rapat kerja komisi-komisi terlaksana untuk Komisi I  sebanyak 4  kali, Komisi II sebanyak 5 kali, komisi III sebanyak  4  kali dan Rapat Panitia Khusus sebanyak 6 kali. 


Kemudian kegiatan lainnya terlaksana dalam hal penerimaan study banding/kunker/ konsultasi sebanyak 140  kali, penerimaan audiensi  sebanyak 3 kali dan pelaksanaan reses sebanyak 3 kali. Kunjungan Kerja Komisi ke Kecamatan yang ada di dapilnya oleh pimpinan sebanyak 16 kali, Komisi I sebanyak 19 kali, komisi II sebanyak 21 dan komisi III sebanyak 30 kali.


Bimbingan Teknis Pendalaman Tugas dan Peningkatan Kapasitas

Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra mengungkapkan, keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi yang jauh lebih penting adalah kapasitas dan kompetensi dari masing-masing individu/ personal para anggota dewan.


Dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota DPRD dan untuk peningkatan wawasan dan produktifitas dalam menjalankan kewenangan tugas dan fungsi lembaga DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dilakukan melalui bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. 


Selama 1 tahun anggaran 2021, DPRD Kabupaten Limapuluh Kota sudah melakukan Bimtek sebanyak 2 kali dan workshop sebanyak 1 kali  pungkas Deni Asra. (rido)


#Lipsus DPRD Kab.50 Kota#



IKLAN



×
Berita Terbaru Update