Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Kamis, 29 Juli 2021 20:00 WIB


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
68.074 11.450 55.179 1.445
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Wali Kota Kupang Minta Dukungan BPKP dan KPK untuk Penataan Aset

Selasa, 22 Juni 2021 | 10:41 WIB Last Updated 2021-06-22T03:41:15Z
Wali Kota Kupang minta dukungan BPKP dan KPK untuk penataan aset.


Kupang, Rakyatterkini.com - Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, meminta dukungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penataan kembali aset milik Pemerintah Kota Kupang. 


Permintaan tersebut disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi NTT Tahun 2021 di Aula Eltari Kupang, Senin 21 Juni.


Diakuinya saat ini ada aset milik Pemkot Kupang yang dipinjam oleh para pensiunan. Sayangnya aset-aset tersebut kemudian tidak dikembalikan. Karena itu wali kota meminta dukungan KPK dan BPKP untuk memberikan rekomendasi atau catatan yang bisa menjadi kekuatan dari Pemkot Kupang untuk tindak lanjut menertibkan kembali aset-aset tersebut. 


Dukungan dari KPK dan BPKP juga sangat diharapkannya dalam upaya penagihan piutang-piutang Pemkot Kupang, salah satunya yang berkaitan dengan pariwisata pada pihak ketiga termasuk BUMN. Wali kota optimis dengan keterlibatan KPK dan BPKP, penagihan piutang yang selama ini sulit, bisa segera ditindaklanjuti. 


Masalah krusial lainnya tentang aset di Pemkot Kupang menurutnya adalah masih banyak aset milik Pemkot yang belum tercatat. Karena itu saat ini Pemerintah Kota Kupang tengah berupaya menghimpun dan mencatat semua aset yang selama ini belum tercatat. 


Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Dr. Sally Salamah, BPKP memprioritaskan pengawasan intern pada 15 kelompok isu strategis dengan 60 obyek pengawasan. 


Untuk tingkat daerah, BPKP memprioritaskan pengawasan intern pada 12 isu strategis pembangunan nasional, 5 sektor pembangunan daerah (pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pembangunan ekonomi), serta 67 isu pembangunan tematik yang tersebar pada 34 provinsi. Khusus untuk Provinsi NTT, isu strategis pembangunan nasional adalah sektor pariwisata dan pertanian. 


Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi menyampaikan terima kasih kepada BPKP yang sudah berinisiatif mengadakan kegiatan ini. Rakor ini menurutnya bertujuan untuk menjembatani antara upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dengan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal pencapaian tujuan. (*)




×
Berita Terbaru Update