Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Minggu, 17 Oktober 2021 20:00 WIB


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
89.631 430 87.061 2.140
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Dana Insentif Covid-19 Tenaga Kesehatan Tahun 2020 Tidak Semua Cair di Payakumbuh

Kamis, 06 Mei 2021 | 09:14 WIB Last Updated 2021-05-06T02:14:23Z
Dokter Bakhrizal.


Payakumbuh, Rakyatterkini.com - Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran insentif Covid-19, melalui Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tambahan bagi pemerintah daerah. 


Untuk Kota Payakumbuh, pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp1.350.000.000 miliar untuk dicairkan dua tahap.


Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Bakhrizal mengatakan sejak awal Mei sudah mulai dilakukan sosialisasi oleh pemerintah pusat tentang Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.


Kemudian itu disosialisasikan lagi oleh dinas kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adnaan WD dan Puskesmas. Mekanismenya disiapkan sesuai syarat diajukan untuk diverifikasi provinsi dan pusat.


Diakui Bakhrizal, rapat beberapa kali dilaksanakan oleh dinas karena mekanisme aturan dari pusat yang tak kunjung jelas seputar bagaimana cara mencairkan dana BOK tersebut. Termasuk adanya keraguan dan kebimbangan mencegah terjadinya kesalahan administrasi di pemerintahan.


Karena petugas Covid-19 di Payakumbuh sudah mendapat insentif dari Biaya Tak Terduga (BTT). BTT ada di instansi seperti puskesmas, dinas, dan rumah sakit.


Dijelaskan kadis yang akrab disapa Dokter Bek itu, dana insentif Covid-19 dari BOK ini masuk untuk tahap 1 sebesar Rp810.000.000 di kas daerah pada Juli 2020.


Puskesmas langsung bergerak cepat dengan menaikkan SPJ insentif Covid-19 dari BOK selama 3 bulan penanganan Juli Agustus September, sehingga dana itu bisa dicairkan jumlahnya sekitar Rp422,5 juta.  


Sementara itu, dari RSUD belum juga menaikkan SPJ insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan mereka.


Lebih lanjut, dijelaskan Bakhrizal, karena tidak adanya sinyal dari pihak rumah sakit untuk mengurus SPJ, maka puskesmas mengambil langkah mengurus SPJ insentif Covid-19 pada Oktober, November, dan Desember.


Ternyata, di pertengahan jalan saat akan dicairkan lagi untuk Puskesmas, pihak rumah sakit baru mau mengurus SPJnya. Diakui Bakhrizal kalau hingga pada 7 Desember 2020, pihak rumah sakit tidak kunjung menaikkan SPJnya, padahal tanggal 8 Desember harusnya Dana Insentif Covid-19 dari BOK tahap kedua sudah masuk ke kas daerah.


"Mereka baru menaikkannya pada 9 Desember 2020 ke dinas kesehatan. Karena mereka telat, akhirnya pada pertengahan Desember baru lah selesai SPJ nya dan dibayarkan Insentif Covid-19 dari BOK untuk rumah sakit pada satu bulan saja, yaitu Juli sebesar Rp381.477.270, "paparnya.


Terseraplah Rp803.068.046, dan tersisa Rp6.931.954 di kas daerah. Pada pertengahan Desember 2020 dana  tahap 1 baru selesai, sementara pada 10 Desember 2020 portal sudah ditutup Kemenkes. 


Akibat keterlambatan pelaporan tahap 1 ini, akhirnya insentif Covid-19 dari dana BOK untuk tahap kedua sebesar 540.000.000 tidak bisa lagi diambil.


Akhirnya, dinas kesehatan mengambil langkah, menggunakan dana BTT tahap kedua di 23 Desember 2020 untuk membayar insentif puskesmas di bulan Oktober, November, dan Desember.


"Rumah sakit tidak mencairkan BTT mereka, sehingga tidak ada lagi dana insentif Covid-19 yang diterima tenaga Covid-19 mereka selama 5 bulan setelah Juli 2020," kata Bakhrizal. (rdo)




×
Berita Terbaru Update