Plh. Bupati Tanah Datar Ikuti Sosialisasi PP Nomor 6/2021 melalui Video Conference -->

Plh. Bupati Tanah Datar Ikuti Sosialisasi PP Nomor 6/2021 melalui Video Conference

Rabu, 24 Februari 2021, 07:09


Tanah Datar, Rakyatterkini.com - Sosialisasi dan tindaklanjut peraturan pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Terkait Kesiapan Online Single Submission (OSS).

Rakor diikuti Plh. Bupati Tanah Datar Irwandi melalui video conference di ruang kerja sekretaris daerah, Selasa (23/2/2021).

Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (RI) Airlangga Hartarto. 

Hadir sebagai narasumber diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika  Johnny G. Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Mendagri Tito Karnavian menyarankan kepala daerah memberikan perizinan berusaha sedemikian mudah kepada investor dilakukan berdasarkan tingkat resiko dan peringkat usaha.

Tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah diantaranya untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha, menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengatur terkait kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha di daerah, penyusunan peraturan daerah.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mendukung melalui dana intensif daerah untuk menarik investasi, dalam pencairannya tentu dengan syarat yang berlaku.

“Kita akan mendukung daerah yang meningkatkan investasi, sebagai penunjang pemulihan ekonomi di masa pendemi Covid-19,” ujar Menkeu Sri Mulyani

Menkominfo Jhonny G. Plate mengatakan fasilitas internet sudah dirasakan dan dikembangkan sampai ketingkat labupaten/kota, sehingga pemanfaatan paket data memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dengan baik sebagai penunjang terselenggaranya sistem OSS.

Tahun selanjutnya akan ada penambahan kecepatan internet melalui satelit, sehingga tidak ada kendala di penyelengaraan pelayanan masyarakat, ujar Menkominfo Jhonny G. Plate.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan dengan memenuhi beberapa poin, salah satunya OSS wajib diterapkan di pemerintah daerah.

Gubernur, bupati/walikota mendelegasi kewenangan penyelengaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepada kepala DPMTSP.

Kepala DPMTSP provinsi sebagai koordinataor pengawasan terintigrasi kewenangan provinsi, kepala DPMTSP kab/kota sebagai koordinataor pengawasan terintigrasi untuk kewenangan. 

Pemerintah daerah wajib mengunakan sistem OSS dalam pelayanan perizinan berusaha, ujar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Menyimpulkan rapat itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan OSS terselenggara di bulan Juli, sedangkan uji coba di daerah direncanakan di bulan Juni, sementara itu perizinan investasi dilakukan dengan sistem yang ada.

“Kemudian daerah yang T3, fasilitas yang belum maksimal, kepala BKPM mempersiapkan offline, tetapi offline tidak terus menerus, karena harus masuk ke data online juga, ini akan menjadi catatan Menkoninfo,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam rapat ini Plh.Bupati Tanah Datar Irwandi berharap  semua mendukung program ini agar berjalan sesuai yang diinginkan dan mengarahkan setiap OPD melakukan kajian investasi yang akan dikembangkan, perizinan dilakukan di Dinas PMPTSP Naker.

Ikut mendampingi Plh bupati Irwandi yakni Kepala Dinas PMPTSP Naker Zarratul Khairi, Kabag Perekonomian Masni Yuletri dan dari Dinas Koperindag. (farid)



TerPopuler