Masyarakat Maligi Minta Komisi I DPRD Batalkan BAP Penyerahan Ulayat Maligi -->

Masyarakat Maligi Minta Komisi I DPRD Batalkan BAP Penyerahan Ulayat Maligi

Selasa, 23 Februari 2021, 14:26
Warga Maligi hearing dengan komisi I, III dan IV di aula DPRD Pasaman Barat soal sangketa ulayat mereka, Selasa (23/2/2021). (js)


Simpang Empat, Rakyatterkini.com - Warga Jorong Maligi, Kecamatan Sasak Pasaman Barat meminta Komisi I DPRD Pasaman Barat, membatalkan Berita Acara Penyerahanan (BAP) lahan seluas 225 hektare kepada pucuk adat Bandaro.


"Kami minta kepada ketua Komisi I untuk membatalkan BAP penyerahan ulayat Maligi kepada pucuk adat Bandaro. Karena pihak PT Gresinda tidak boleh dan tidak bisa menyerahkan lahan tersebut, karena bukan gawenya orang PT Gresindo. Itiu di luar HGU PT Gresindo," kata Jon Heneldera Ketua Penyelesaian Sangketa Ulayat Nagari Maligi dalam dengar pendapat dengan Komisi I, Komisi III dan IV di aula DPRD Pasaman Barat, Selasa (23/2/2021).


Seperti diberitakan, pada  Senin (22/2/2021) Ketua DPRD Fahrizal Hafni, dan Ketua Komisi I Rosdi memfasilitasi serah terima lahan Fase IV oleh PT Gresindo kepada pucuk adat Bandaro seluas 225 hektare yang disaksikan Daulat Parit Batu di ruang DPRD setempat.


"Jadi tidak ada haknya PT Gresindo menyerahkan lahan ke pucuk adat Bandaro, karena itu ulayat kita, yang berada di luar HGU," kata Jon Heneldra mempertegas.


Ketua Komisi I DPRD Rosdi menyebutkan soal permintaan warga Sasak untuk membatalkan penyerahan lahan tersebut, adalah hak masyarakat Maligi.


"Kalau suratnya sudah masuk nanti akan kita sikapi di Komisi I. Kita kemaren sebagai wakil rakyat hanya memfasilitasi aspirasi masyarakat dalam hal penyerahan ulayat tersebut kepada pucuk adat mamak Bandaro, DPRD bukan campur tangan," kata Rosdi.


Ketua Komisi III Baharuddin menegaskan DPRD tidak boleh intervensi dan campur tangan dalam penyerahan ulayat tersebut.


"Kalau ketua DPRD dan Ketua Komisi I campur tangan dalam hal ini, ada apa dengan DPRD?," ujar Baharuddin.


Oleh karena itu, Bahar setuju, kalau warga meminta BAP penyerahan ulayat tersebut dibatalkan. Supaya tidak menjadi preseden buruk dan memicu konflik antara masyarakat Maligi dengan Tanjung Pangkal.


"Dalam hal sangketa Fase IV DPRD harus netral, dan tidak boleh campur tangan," tegas Bahar.


Dia meminta Komisi I memanggil para pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk pihak PT Gresindo. Sebab kapasitas DPRD tidak bisa memutus, tapi hanya memfasilitasi. (junir sikumbang)




TerPopuler