Emra Patria: Meski ada Riak, Hasil Pilkada Pasbar Diterima Semua Pihak -->

Emra Patria: Meski ada Riak, Hasil Pilkada Pasbar Diterima Semua Pihak

Selasa, 19 Januari 2021, 18:33

Simpang Empat, Rakyatterkini.com - Meski ada beberapa catatan, namun pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Pasaman Barat tergolong aman dan kondusif.


"Insya Allah Pilkada kita tergolong aman, tidak ada gugatan ke Makamah Konstitusi dari paslon bupati. Meski ada riak tapi hasil Pilkada kita bisa diterima semua pihak," ujar Ketua Bawaslu Pasaman Barat, Emra Patria, didampingi dua komisioner Bawaslu Aditya Pratama dan Beldia Putra, Selasa (19/1/2021) saat 'Sosialisasi Hasil Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 bersama Saka Adhyasta, Media Massa, dan SKPP Kabupaten Pasaman Barat' di Hotel Gucci Simpang Empat.


Dia berharap untuk Pemilu selanjutnya di Pasaman Barat ada kontrol dari masyarakat agar Pilkada semakin berkualitas dan berintegritas.


Oleh karenanya Bawaslu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya Pilkada dengan baik.


Emra menyebut, meski penyelenggaraan Pilkada Serentak, 9 Desember 2020 tersebut berada di tengah pandemi Covid-19, namun tidak ada penambahan klaster baru akibat Pilkada. Karena menerapkan Prokes.


Bila dirinci sebut dia,  penanganan pelanggaran terdapat beberapa jenis dugaan pelanggaran (administrasi, kode etik, tindak pidana, dan hukum lainnya).


Menurut Beldia Putra, dari data penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, ditahapan Pilkada 2020 kemarin, terdapat 7 temuan, 9 laporan total keseluruhan 16 Kasus.


Adapun rincian pelanggaran berupa laporan dan temuan pelanggaran pidana 6 Kasus dengan rincian, 5 Kasus berhenti di Sentra Gakkumdu (sentra penegakkan hukum terpadu SG II),  sementara 1 kasus berhenti di SG III.


Adapun 1 kasus pelanggaran kode etik penyelenggara (Ad hoc) dilakukan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). Bawaslu Pasbar juga memperoleh pengaduan atau laporan pelanggaran hukum lainnya, yaitu satu kasus terkait netralitas Aparatur Negara Sipil.


"Untuk temuan pelanggaran selama proses Pilkada serentak 2020, Bawaslu Pasbar mencatat 3 kasus dengan rincian 1 kasus telah diputus Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yakni oknum wali nagari dengan hukuman denda. Sementara dua kasus lagi berhenti di SG II," jelas Beldia Putra.


Lima kasus dengan rincian 4 kasus terkait netralitas ASN, satu kasus tidak terbukti dugaan pelanggaran pidana namun diteruskan ke instansi berwenang Pj wali nagari persiapan IV Koto) 


Penanganan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan, diantaranya 1 kasus pelanggaran kode etik (Ranah Batahan), 1 kasus di Kecamatan Pasaman, 1 kasus di  Kecamatan Lembah Melintang.


Sementara Aditya Pratama (Divisi Pengawasan, HUBAL & HUMAS) mengatakan masyarakat yang dapat dijangkau oleh Bawaslu Pasaman Barat beserta jajarannya selama sosialisasi tahapan Pilkada Pasaman Barat sebanyak 9.907 orang. 


Tahapan pemutakhiran daftar pemilih merupakan tahapan terlama pada tahapan Pilkada 2020. Pemutakhiran data pemilih tidak pernah selesai karena data yang sudah dibersihkan KPU saat Pemilu, pada Pemilu selanjutnya kembali mentah karena digabungkan dengan data Kemendagri yang belum bersih. 


Pada Pileg 2019, lebih dari 20.000 pemilih menggunakan KTP.  Pada Pilkada tahun 2020 pemilih menggunakan KTP di angka 5.000 pemilih.


Beldia Putra Divisi Hukum, menegaskan penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa terkait penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Pasaman Barat pada Pilkada  kedepan perlu adanya peningkatan SDM dan hubungan kerja sama antara Bawaslu Pasaman Barat dengan masyarakat dan stakeholder untuk melakukan pengawasan Pemilu.


Dia menyebut pengawasan partisipatif oleh masyarakat Pasaman Barat pada Pilkada 2020 lebih meningkat dibandingkan dengan Pileg 2019.


Pada pemilu berikutnya masyarakat diharapkan dapat mengetahui hasil pengawasan dan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.


Sebagai perbandingan untuk skala nasional diketahui data Bawaslu RI, selama proses dan tahapan Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terdapat 1.194 dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). (junir sikumbang)




TerPopuler