 |
| Gubernur Irwan Prayitno, bersama Kapolda Irjen Toni Harmanto dan Forkopimda. |
Padang, Rakyatterkini.com - Di tengah pandemi Covid-19, Polda Sumbar menggelar rapat koordinasi kesiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021, dengan menjalani protokol kesehatan.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung, Selasa (15/12/2020) dengan menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun.
Rakor dibuka Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto, dihadiri Gubernur Irwan Prayitno, Forkopimda, Wakapolda Brigjen Pol Edi Mardianto, pejabat utama serta Kapolres se-jajaran.
Kapolda mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan rangkaian awal untuk kesiapan dalam menggelar operasi kepolisian terpusat dalam rangka mengamankan berbagai aktivitas masyarakat di Sumatera Barat.
Menjelang, pada saat dan setelah perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang diberi sandi Operasi Lilin Singgalang 2020.
Dikatakan, pengamanan kegiatan masyarakat dalam perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 tentu berlangsung dengan protokol kesehatan. "Pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektoral ini sebagai wujud sinergisitas dan tanggung jawab bersama untuk menyukseskan kegiatan masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru, "ujar Irjen Toni.
Dikatakan, Polri selaku pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, memerlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak untuk menciptakan rasa aman, nyaman serta untuk mengantisipasi setiap potensi kerawanan yang dapat muncul menjadi gangguan kamtibmas.
Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi pada pelaksanaan Operasi Lilin Singgalang 2019, maka dapat disampaikan sebagai berikut, kejadian kriminalitas terjadi kenaikan sebesar 79% atau 34 kasus apabila dibandingkan dengan pelaksanaan Operasi Lilin tahun sebelumnya.
Laka lantas sebesar 11% atau 5 kasus dibandingkan dengan pelaksanaan Operasi Lilin tahun sebelumnya, terjadi kenaikan pada penindakan tilang sebesar 32%.
Jenderal bintang dua ini menambahkan, Operasi Lilin Singgalang 2020 segera akan dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari mulai tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 dengan melibatkan instansi dan lembaga terkait yang bersifat terbuka, dengan mengedepankan satgas preemtif, preventif, kamseltibcar lantas, penegakkan hukum dan bantuan operasi. (gp)
