Pemprov Sumbar Tandatangani MoU dengan BPKP, ini Tujuannya -->

Pemprov Sumbar Tandatangani MoU dengan BPKP, ini Tujuannya

Rabu, 02 Desember 2020, 17:17



Padang, Rakyatterkini.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menandatangani nota kesepakatan (MoU) dan rencana kerja dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Kerjasama in bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap pemerintah daerah, serta sebagai wujud sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).


Gubernur Sumatera Barat, diwakili Sekretaris Daerah, Alwis yang penandatanganannya secara serentak diikuti Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Buyung Wiromo Samudro di ruang kerja Gubernur, Rabu (2/12/2020).


Sekdaprov Sumbar mengatakan, penandatangan nota kesepakatan itu, serentak dilakukan oleh gubernur se-Indonesia dan Kepala Perwakilan BPKP se Indonesia disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian serta hadir bupati dan walikota dan para inspektur provinsi se-Indonesia secara virtual.


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengatakan penandatangan nota kesepakatan itu merupakan kelanjutan dari MoU dan nota kesepahaman bersama yang sudah dibuat pada 3 September 2020 yang lalu dengan BPKP terkait Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


"BPKP sebagi pemeriksaan eksternal dan internal pemerintah menjadi sangat penting agar dapat mengawal pemerintahan di daerah dapat berjalan lancar, terutama dari sisi program dan anggaran seperti, yang diinginkan oleh presiden setiap rupiah bermanfaat bagi rakyat," ungkap Tito Karnavian.


Setelah penandatanganan, tentu hal pertama yang dilakukan adalah evaluasi program kerja anggaran tahun 2020. Seperti diketahui pada tahun ini APIP pusat maupun daerah  mengalami problema yang sama. 


Pandemi Covid-19 merubah "Rule of Game" dari kegiatan yang direncanakan. Pandemi berdampak pada sisi ekonomi dan sosial.


Untuk pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 semua kegiatan terlebih di daerah membagi belanja barang dan modal, diatur agar direalisasikan dari kwartal ke kwartal atau bulan ke bulan secara merata. 


Pemerintah pusat menginginkan pencairan belanja barang dan modal sudah dilakukan sejak dari awal tahun melalui pendampingan dan pengawasan dari BPKP.


Selanjutnya, Mendagri Tito Karnavian juga mengingatkan kepada kepala daerah, selain kewajiban protokol kesehatan melalui 3M, daerah juga harus merencanakan pelaksanaan program sosialisasi hingga pkao vaksinasi. (hms-sumbar)

TerPopuler