Satgas dan Bahaya Rabies, Sekretaris DPRD: Perlu Sosialisasi pada Masyarakat -->

Satgas dan Bahaya Rabies, Sekretaris DPRD: Perlu Sosialisasi pada Masyarakat

Senin, 05 Oktober 2020, 16:27
Sekretaris DPRD Padang, Hendrizal Azhar. (foto ist)


Padang, Rakyatterkini - Membekali masyarakat tentang bahaya rabies, perlu sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan segenap komponen, salah satunya satgas rabies.


Satgas rabies nantinya ditempatkan di berbagai daerah dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang efek mematikan yang disebabkan gigitan hewan penular rabies tersebut.


Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian Rabies yang dilakukan dengan cara membunuh hewan penular rabies dinilai sudah tidak relevan lagi, karena berseberangan dengan hak  hewan. 


Sekretaris DPRD Padang, Hendrizal Azhar, Senin (5/10/2020) menuturkan, dengan adanya satgas rabies tersebut, penularan virus mematikan itu dapat ditekan terutama daerah-daerah yang kesadaran masyarakatnya masih terbilang rendah. 


Dikatakan, lahirnya perda diharapkan dalam menekan kasus rabies di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang.


Lebih lanjut Sekwan menjelaskan soal Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.


Permendagri No 12/2019 ini merupakan penganti terhadap Permendagri No 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.


Dalam ketentuan umum Permendagri No 12/2019 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.


Dalam Pasal 2 Permendagri No 12/2019 dijelaskan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursosr Narkotika di provinsi dilakukan oleh Gubernur. 


Ditingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota dan dikoordinir oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. 


Sementara itu, ditingkat kecamatan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursosr Narkotika di dilaksanakan oleh Camat. Sedangkan ditingkat kelurahan dan desa dilaksanakan oleh lurah dan lepala desa.


Sebagaimana kita ketahui bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat merusak ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Narkotika juga dapat menghancurkan generasi bangsa, terutama generasi muda.


Penjelasan lebih lanjut tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (gp)

TerPopuler