Bupati Gusmal: 'Kita Berharap Masyarakat Tidak Terjaring Razia Perda AKB' -->

Bupati Gusmal: 'Kita Berharap Masyarakat Tidak Terjaring Razia Perda AKB'

Selasa, 06 Oktober 2020, 19:39
Bupati Solok, Gusmal memasangkan masker pada pengendara motor, dalam sosialisasi kebiasaan baru. (foto ist)

Solok, Rakyatterkini - "Kita tidak ingin ada masyarakat kabupaten Solok yang terjaring razia Perda no 6/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran covid 19 di daerah ini."


Demikian disampaikan Bupati Solok, H. Gusmal pada acara sosialisasi Tim III Perda No 6/2020 Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalikan penyebaran covid-19, di rumah dinas Bupati Solok, Selasa (6/10/2020). 


Gusmal mengatakan adanya perda yang membuat sanksi ini mudah-mudahan ini akan mampu menjadi perhatian serius masyarakat terhadap pentingnya disiplin protokol kesehatan.


"Kami telah lebih dahulu menyosialisasikan perda AKB saat baru disyahkan di DPRD Sumbar belum pakai nomor. Dan di lapangan kita merasakan begitu banyak masyarakat kita yang bandel tidak peduli dengan pemakaian masker maka kehadiran Perda ini tentu menjadi pengingkat terbentuknya perobahan kebiasaan baru dalam menghadapi wabah covid 19," ujarnya.


Gusmal mengajak masyarakat Solok untuk disiplin melakukan protokol kesehatan, terutama pakai masker jika keluar rumah. Dan ada perlengkapan protokol disetiap lokasi keramaian masyarakat, perkantor, pasar dan sebagainya. 


Sementara itu Tim III Sosialialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corono Virus Disease 2019 di Kota Solok berjalan baik dengan membagikan masker kepada masyarakat di jalanan. 


"Kehadiran Perda No 6/2020 ini merupakan sebuah upaya nyata dalam melakukan pengendalian dan pencegahan penyebaran covid 19. Maraknya wabah covid 19 ini merupakan siklus 100 tahunan yang akan terulang dalam masa wabah yang lain oleh generasi kita berikutnya", hal ini ungkap pimpinan rombongan Wakil Rektor III Unand, Ir. Insannul Kamil.


Pemberlakuan perda ini mendorong masyarakat untuk taat protokol kesehatan  terutama pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan mandi setelah beraktifitas.


"Perda ini dapat dipakai secara langsung oleh pemkab/pemko dalam mengimplementasi kelapangan. Ada sanksi adminstratif, denda dan kurungan penjara bagi pihak-pihak yang melanggar. Pemprov Sumbar akan melakukan sosialisasi hingga sampai tanggal 9 Oktober 2020 dan setelah itu ada pemberlakukan penindakan oleh pihak keamanan," ungkap Insanul Kamil. 


Insanul Kamil juga mengatakan, perubaham mesti dimulai dari diri sendiri masing-masing orang. Karena perubahan itu tidak dapat berjalan jika belum ada yang mendorong dan upaya paksa. 


Dia mengingatkan Bupati Solok dan perangkat daerahnya agar memberikan apresiasi penghargaan bagi perorangan, kelompok masyarakat dan lembaga yang telah menjalankan dan mematuhi disiplin protokol kesehatan sebagai upaya sosialisasi serta apresiasi peran serta masyarakat dalam semangat gotong royong. 


Tim III Sosialisasi Perda no 6 tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari utusan Danrem 032 Wirabraja, Rektor Universitas Andalas, DPRD, Sekretaris Daerah, Ketua Kadin, Ketua ASITA, Ketua PHRI, Ketua APINDO, Dinas Pariwisata, Dinas Perindag, Kanwil Kemenkumham, Biro Humas Setda, Pol PP, Dinas Kominfo, TNI, Polri, Balitbang Provinsi Sumbar.


Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur urusan pemerintahan di daerah dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (Pasal 3 Perda AKB)


Tujuan Perda ini, melindungi masyarakat dari Covid-19 dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, melindungi masyarakat dari dampak Covid-19.


Mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid, dengan melibatkan peran aktif masyarakat, dan memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bagi aparatur pemerintah daerah.


Sanksi Administratif (Pasal 92 Perda AKB) dikenakan bagi perorangan dan penanggung jawab kegiatan/usaha.


Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah dikenai sanksi administratif berupa, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, denda administratif sebesar Rp100.000, atau daya paksa polisional.


Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri dikenai sanksi administratif berupa daya paksa polisional dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah


Kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum diberikan di lokasi terjadinya pelanggaran paling lama dua jam dengan memakai atribut yang bertuliskan “pelanggar protokol kesehatan Covid-19”.


Dengan ketentuan, pelanggaran satu kali dikenai kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 90 menit. Pelanggaran berulang dua kali dikenai kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 120 menit.


Denda administratif diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi yakni tujuh kari kerja setelah peraturan daerah ini diundangkan.


Setiap orang yang tidak mematuhi sanksi administratif atau pelanggaran lebih dari satu kali dikenakan tindak pidana dengan kurungan paling lama dua hari atau denda paling banyak Rp250.000.


Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dikenai sanksi administratif, teguran lisan, teguran tertulis, pembubaran kegiatan, penghentian sementara kegiatan, pembekuan sementara izin, pencabutan izin dan denda administratif sebesar Rp500.000.


Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang tidak mematuhi sanksi administratif atau pelanggaran lebih dari satu kali, dikenakan tindak pidana dengan kurungan paling lama satu hari atau denda paling banyak Rp15.000.000. (*)

BIRO HUMAS SETDAPROV SUMBAR

TerPopuler