Bawaslu Mentawai Tertibkan APK Paslon Gubernur-Wakil Gubernur -->

Bawaslu Mentawai Tertibkan APK Paslon Gubernur-Wakil Gubernur

Sabtu, 10 Oktober 2020, 11:28



Mentawai, Rakyatterkini - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Mentawai terrtipan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat 2020.


Penertiban tersebut serentak dilakukan di 10 kecamatan Kepulauan Mentawai, Jumat (9/10/2020).


Ketua Bawaslu Mentawai, Perius Sabaggalet menerangkan sebelum APK ditertibkan pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.


Saat penertipan, banyak ditemukan APK pasangan calon yang tidak sesui dengan aturan Perbawaslu nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye.


Selain itu tidak sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yang terakhir disahkan dan turunannya  telah ditetapkan, sebut Ketua Bawaslu, Perius, Jumat (9/10/2020).


Untuk itu, pihaknya melakukan penertiban sesui pedoman Ketua Bawaslu Provinsi Sumatra Barat, perihal Intruksi Penertiban dan Penanganan Pelanggaran APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumbar Tahun 2020, jelas Perius.


Dikatakan, terkait pemasangan APK ini sudah diatur sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir ditetapkan dengan PKPU nomor 5 Tahun 2020. 


Kemudian ditetapkan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 119/Kpts/ Hk 03.1/1309/KPU-Kab/IX/2020, tentang lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat 2020. 


Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) gubernur dan wakil gubernur dengan ketentuan titik pemasangan APK yang dibolehkan dan juga yang tidak dibolehkan.


Yakni, pemasangan APK  sesuai aturan berjarak 2 meter baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan/gedung serta sekolah tidak diperbolehkan tempat memasang APK.


Termasuk juga zona hijau tidak diperbolehkan memasang APK, seperti di Kecamatan Sipora Utara mulai dari kawasan perkantoran kabupaten yang dimulai dari Jalan Raya Tuapejat Km 4 hingga ke simpang 2 dan radius 50 meter dari simpang Mappadegat, ungkap Ketua Bawaslu. (jaibi)

TerPopuler