Perbup Tanah Datar Terbitkan untuk Aturan Protokol Kesehatan Covid-19 -->

Perbup Tanah Datar Terbitkan untuk Aturan Protokol Kesehatan Covid-19

Rabu, 09 September 2020, 16:17
Rapat persiapan Tim Gakkumda untuk sosialisasi Perbup Protokol Kesehatan. (ist) 

Batusangkar, Rakyatterkini - Dalam upaya menekan angka penularan Covid-19 dan mendisiplin masyarakat mengikuti protokol kesehatan, sebuah regulasi yang tertera dalam Peraturan Bupati (Perbup) telah diterbitkan.
Perbup dengan Nomor 48 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan ditandatangani Bupati Irdinansyah Tarmizi, pada 31 Agustus 2020.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Yusnen didampingi Kasi Penegakan Perda  Elfiardi, Rabu (9/9/2020), menjelaskan subjek diatur Perbup ini menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 dan Intruksi Mendagri Nomor 4 tahun 2020.

Hanya, saja Perbup ini masih dalam tahap sosialisasi selama 30 hari setelah ditetapkan, kemudian selama masa sosialisasi sudah bisa melakukan teguran lisan dan tertulis.

Untuk ini, katanya, Bupati menugaskan organisasi perangkat daerah terkait seperti dinas kesehatan, Kominfo, Satpol PP dan Damkar, dan pemerintahan kecamatan untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat.

Sementara itu, Elfiardi menjelaskan subjek yang diatur dalam Perbup adalah perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Dikatakan, untuk tempat atau fasilitas umum yang diatur dalam Perbup adalah perkantoran, tempat kerja, usaha dan industri, sekolah atau institusi pendidikan, tempat ibadah, terminal, transportasi umum, toko dan pasar, warung makan, objek wisata, dan tempat lain yang memungkinkan adanya kerumunan massa

Dalam Perbub disebutkan kewajiban perorangan harus memakai masker, mencuci tangan, pembatasan interaksi fisik (psysical distancing), dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Diceritakan, bagi pelaku usaha diwajibkan memakai masker bagi pengelola, karyawan dan pengunjung, penyediaan sarana cuci tangan, identifikasi atau pemantauan kesehatan bagi yang beraktivitas di lingkungan kerja, upaya pengaturan jarak, dan disinfektan secara berkala.

Bagi yang melanggar ketentuan maka dikenakan sanksi administratif untuk perorangan berupa teguran lisan, tertulis, kerja sosial, dan denda administratif sebesar Rp100.000.

Sanksi kerja sosial, diberikan apabila terjadi pelanggaran waktu razia gabungan, dan bila tidak menyetorkan denda administratif dalam waktu 7 hari setelah ditetapkan petugas maka yang bersangkutan tidak mendapatkan pelayanan publik.

Sedangkan, untuk pelaku usaha disamping sanksi perorangan tersebut juga akan dikenai sanksi penghentian sementara operasional usaha atau pencabutan izin usaha. Denda administratif bagi pelaku usaha sebanyak Rp.150.000. (ydi)

TerPopuler