Lisda Hendrajoni Desak Kementerian Agama terkait Asrama Haji di Sumatera Barat -->

Lisda Hendrajoni Desak Kementerian Agama terkait Asrama Haji di Sumatera Barat

Rabu, 09 September 2020, 19:21
Anggota DPR RI, Lisda Hendrajoni. (foto ist)

Painan, Rakyatterkini - Rapat dengar pendapat Komisi VIII dengan Kementerian Agama pada  Selasa (8/9/2020) membahas tentang RKA K/L tahun anggaran 2021.

Dengar pendapat itu dihadiri Menteri Agama, Fachrul Razi, anggota DPR RI Fraksi NasDem Lisda Hendrajoni menyampaikan desakan terkait asrama Haji di Sumatera Barat.

“Dengan ini kami mendesak Kementerian Agama RI untuk segera melengkapi asrama haji baik embarkasi maupun transit khususnya di UpT Asrama Haji Padang dengan fasilitas kesehatan yang memadai sesuai dengan protokoler kesehatan pada masa pandemi Covid-19,” ujar Lisda dalam interupsinya.

Srikandi NasDem tersebut juga menyatakan dukungannya terkait penghapusan sejumlah gedung dan meminta untuk mengalokasikan dana pada APBN tahun berikutnya, pada post anggaran Ditjen PHU Kementerian Agama RI.

“Kami juga mendukung penghapusan Gedung Raudhah dan Aula II UPT asrama haji embarkasi Padang pada tahun depan, dan meminta kementrian agama untuk mengalokasikan dana pada APBN 2021 dan 2022 di Post anggaran Ditjen PHU Kemenag RI,” sambungnya

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tersebut, juga mendesak Menteri Agama RI melalui Dirjen penyelenggara haji dan umroh Kemenag RI, untuk menampung dan memprioritaskan kelanjutan alokasi dana pembangunan asrama haji Embarkasi Padang di Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman sebesar 200 miliar pada APBN 2021-2022 dengan sistem Multi Year.

Agar asrama haji tersebut dapat segera rampung dan dapat dipergunakan, untuk meningkatkan pelayanan, terhadap calon jemaah haji dan masyarakat Sumatera barat dan Bengkulu pada umumnya.

Selain itu Lisda juga Mendesak Kementerian Agama RI agar melakukan pengawasan internal terkait revitalisasi UpT Asrama Haji Embarkasi Padang yaitu pengerjaan stuido room pada gending jabal ujud yang masih dikerjakan saat ini.

Terakhir, Lisda meminta terkait dualisme kepengurusan LASQI (Lembaga Seni dan Qasidah) agar dapat diselesaikan agar organisasi yang berada dibawah binaan Kemenag tersebut dapat berjalan dengan terarah. (baron)

TerPopuler