Di Sumatera Barat: Tak Patuhi Protokol Kesehatan, Didenda Hingga 15 Juta, ini Perdanya -->

Di Sumatera Barat: Tak Patuhi Protokol Kesehatan, Didenda Hingga 15 Juta, ini Perdanya

Sabtu, 12 September 2020, 10:46
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno sosialisasikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru secara virtual. (foto ist)

Padang, Rakyatterkini - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, sosialisasikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 bersama bupati/walikota se-Sumatera Barat secara virtual, Jumat (11/9/2020).

Sosialisasi sebagai tindak lanjut Perda yang disepakati bersama DPRD Jumat siang. Sosialisasi Perda adaptasi kebiasaan baru dihadiri Kapolda, Danrem, Kajati, Kepala Satpol PP, Kabinda, Pengadilan Tinggi Negeri, pimpinan DPRD provinsi Sumatera Barat, bupati/walikota, Forkompinda, SKPD se-Sumatera Barat.

Pertemuan virtual itu bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menangani pengendalian Covid-19 agar satu kebijakan dan satu langkah yang diayunkan provinsi sampai kabupaten/kota, sehingga bersinergi dan berkolaborasi untuk mendapatkan hasil mengendalikan Covid-19 di Sumatera Barat.

Irwan Prayitno menyebut, Perda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 merupakan Perda pertama di Indonesia yang satu-satunya provinsi yang memilikinya saat ini.

Bahkan, proses pembentukan Perda disebut tercepat dibandingkan perda lainnya.

Dalam rapat tersebut, Irwan prayitno menyampaikan bahwa ada dua sisi dalam hal pengendalian Covid-19 di Sumbar.

Pertama sisi pemerintah dan kedua sisi masyarakat. Adapun dari sisi pemerintah telah melaksankan kegiatan program T2IT yaitu testing, tracking, isolasi, dan treatment.

"Dari sisi pemerintah, Insya Allah kita mampu menyediakan beberapa hal yang berkaitan dengan pengendalian Covid-19," imbuhnya.

Mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19 seharusnya dijadikan kebiasaan untuk menekan penyebaran Covid-19.

Lanjut untuk sisi masyarakat, menurutnya kesadaran masyarakat untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan masih kurang.

Irwan menjelaskan solusi yang sedang disiapkan pemerintah untuk menjadikan penggunaan masker itu sebagai kewajiban adalah Perda Covid-19.

Aturan itu salah satunya direncanakan memuat sanksi bagi yang tidak memakai masker di tempat umum.

Kebijakan Pemprov Sumbar memang membolehkan untuk berkegiatan di luar rumah dan tidak melakukan PSBB tetapi harus disiplin protokol kesehatan.

"Kita berharap Perda Covid-19 yang pertama di Indonesia ini menjadi acuan bagi daerah lain dan harus ditegakkan karena ada sanksi yang jelas, denda dan hukuman lain sesuai aturan," terangnya.

Ketidakefektifan protokol Covid-19 terbukti masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker, nongkrong di restoran, cafe atau di warung.

Jalan keluar pengendalian Covid-19 di sumbar, PSBB tidak mungkin dijalankan, untuk itu silahkan beraktivitas tapi ikuti protokol kesehatan, ucap Irwan.

Kemudian, Perda ini juga mengajak pengulu, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut aktif berperan baik proses edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat.

Dikatakan, sanksi administratif dan pidana dibagi dua, ada untuk perorangan dan kelompok.

Sanksi administratif perorang seperti tidak memakai masker yakni membersihkan fasilitas umum, denda 100 ribu dan daya paksa polisional.

Kemudian, mereka yang tidak karantina dikenakan sanksi daya paksa polisional (penjemputan paksa) dan denda 500 ribu.

Berikutnya, sanksi admistratif penanggung jawab seperti resto, hotel, SKPD, tempat wisata tidak pakai masker akan diberikan teguran lisan, tertulis, denda 500 ribu, pembuburan kegiatan, penghentian sementara, dan pencabutan izin.

Untuk pidana perorangan yaitu kurungan paling lama 2 hari, denda 250 ribu, sanksi pidana bisa dilakukan jika sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggran lebih 1 kali.

Adapun pidana untuk penanggungjawab dikenakan pidana 1 bulan dengan denda 15 juta, sanksi pidana akan dikenakan jika sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggran lebih 1 kali.

Gubernur menegaskan terkait pemasukan pidana akan menjadi milik PAD kabupaten/kota.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumbar Dedy Diantolani menyampaikan, bahwa Perda ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19, guna mewujudkan kesadaran masyatakat dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di Sumbar.

Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Sumatera Barat, diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

"Perda ini terdiri atas 10 bab dan 117 pasal yang mengatur ketentuan dalam kondisi normal baru di Sumbar dan telah disah tadi siang bersama DPRD Sumbar melalui rapat paripurna," jelas Dedy.

Perda yang dilengkapi dengan sanksi, mulai dari sanksi teguran, administrasi hingga pidana dengan tujuan menimbulkan efek jera. (gp)

TerPopuler