Rapat Paripurna Ranperda, Fraksi Demokrat Sampaikan Beberapa Catatan -->

Rapat Paripurna Ranperda, Fraksi Demokrat Sampaikan Beberapa Catatan

Senin, 13 Juli 2020, 17:28
Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani, menerima pendapat akhir fraksi, disaksikan walikota, Mahyeldi. (foto ist)

Padang, Rakyatterkini - Rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi- fraksi DPRD Padang, berlangsung lancar dan aman, Senin (13/7/2020).

Rapat dipimpin ketua DPRD Padang, Syafrial Kani, dihadiri Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Setdako, Amasrul, Asisten, Kepala Dinas, OPD, Sekwan dan para anggota DPRD.

Rapat paripurna itu membahas penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah No.6/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selain itu, dalam rapat paripurna juga mendengar penyampaian secara resmi oleh Walikota Padang tentang Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Kota Padang.

Fraksi Demokrat menyampaikan beberapa catatan, seperti mengharapkan pada setiap OPD agar dapat memaksimalkan tupeksi dan memberikan pelayanan publik yang baik.

Diminta juga pada walikota agar dinas-dinas yang tipe B supaya ditingkatkan menjadi A. Selain itu, Fraksi Demokrat yang disampaikan juru bicara Nila Karmila meminta pada setiap kepala dinas agar melaksanakan teknikal skill.

Diminta juga pada walikota agar menempatan seseorang memperhatikan keahlian dan profesionalitas dengan memperhatikan latar belakang keahlian dan pendidikan.

Begitu juga Fraksi Golkar-PDI Perjuangan meminta walikota untuk menunjuk dan menempatan seseorang pejabat melihat kualitas, kompetensinya bukan kedekatan.

Faksi PAN meminta susunan perangkat daerah agar lebih bekerja secara optimal, efektif, efisien, dalam melaksanakan pelayan publik.

Untuk penempatan posisi jabatan, lembaga atau dinas haruslah selektif dan profesialisme kerja.

Juru bicara panitia khusus I, Elly Thrisyanti mengatakan Pansus I sudah melaksanakan sistem yang berlaku sesuai dengan mekanisme pembahasan.

Dikoordinir Arnedi Yarmen, berdasarkan hasil rapat kerja dan kunjungan kerja, perubahan SOTK sesuai peraturan PP No 17 Tahun 2019.

Belum disetujuinya 2 OPD oleh dewan, Pemko Padang akan melakukan perbaikan Dinas PU tentang Penataan Ruang dan Pembangunan Gedung serta Dinas TRTB tentang Pekerjaan Umum dan Pemukiman tipe B.

Dewan menyetujui 5 OPD menjadi tipe A seperti Dinas Pertanahan kategori tipe C karena melibatkan instansi vertikal ATR BPN, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Kominfo masuk Statistik dan Persandian, Dinas Perdagangan serta Dinas Pariwisata berdiri sendiri karena Dinas Pendidikan digabung dengan Kebudayaan yang sebelumnya bergabung dengan Dinas Pariwisata. RSUD dibawah Dinas Kesehatan sebagai UPTD

Ketua Bapemperda Kota Padang Muhidi menyampaikan ada 3 ranperda usulan Pemko Padang tentang, Perubahan Perda No 7 Tahun 2017 tentang PSM, Ranperda tentang Protokol Kesehatan sebagai antisipasi kalau ada wabah baru dan Ranperda tentang Penyertaan Modal pada perusda PSM.

Bapemperda setuju untuk dilaporkan ke pimpinan dewan tentang penambahan ranperda. Jika disetujui oleh rapim maka dijadwalkan lewat rapat badan musyawarah untuk diparipurnakan. (gp)

TerPopuler