Pelecehan Seksual Marak di Mentawai, KAPAK Audiensi dengan DPRD -->

Pelecehan Seksual Marak di Mentawai, KAPAK Audiensi dengan DPRD

Kamis, 09 Juli 2020, 09:47
Audiensi KAPAK bersama DPRD Mentawai. (foto ist)

Mentawai, Rakyatterkini - Koalisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KAPAK) melakukan audiensi dengan DPRD Kepulauan Mentawai. Kegiatan tersebut dihadiri 10 anggota DPRD yang dipimpin oleh wakil ketua, Jakop Saguruk.

Koordinator tim KAPAK, Nikanor Saguruk memaparkan, sebagai wujud dari keprihatinan atas kasus kekerasan dan pelecehan seksual selalu marak terjadi pada anak-anak di daerah Mentawai. Sehingga ada salah satu korban pelecehan seksual meninggal karena depresi.

"Melalui forum ini kami semua yang tergabung di organisasi yang ada di KAPAK melalukan aksi solidaritas buat korban yang 2 Juli lalu di Tugu Sikerei, sekaligus mendesak Polres Mentawai untuk melimpahkan kasus yang bersangkutan ke kejaksaan agar segera disidangkan di pengadilan, "ujarnya Rabu (8/7/2020).

Sebagai perwakilan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) yang ikut dalam audiensi tersebut mengatakan persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Mentawai ini harus dituntaskan dengan keadilan yang berpihak pada korban.

Data kasus kekerasan dan pelecehan seksual tiap tahun mengalami peningkatan. Mereka layaknya  didampingin hukum, mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika mereka bekerja di bawah naungan pemerintah daerah tanpa dukungan dana.

Oleh karena itu ke depan P2TP2A ini bisa bekerja kembali untuk melakukan pendampingan bagi korban predator anak yang masih marak terjadi di Mentawai, ucap Sandang Simanjuntak.

Rapor P, perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai menambahkan, kondisi saat ini kalau boleh mau dikatakan tengah menghadapi krisis moral atas kelakuan orang-orang yang tidak manusiawi terhadap anak dan perempuan.

Belum ada perhatian serius dan khusus yang pemerintah dan kita berikan kepada anak-anak Mentawai yang menjadi korban. Hal ini terbukti dari anggaran yang sangat minim P2TP2A hanya Rp6 jutaan tahun 2019. Saatnya kita perlu melahirkan sebuah produk hukum daerah (Perda) untuk perlindungan anak dan perempuan di Mentawai.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ardiman Saurei menyoroti regulasi yang harus dipercepat rancang dan ditetapkan bersama DPRD.

“Kami siap memberikan masukan-masukan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah yang akan kita rancang  bersama-sama,” ungkapnya.

Sementara Juniarman, anggota DPRD Mentawai mengatakan kasus-kasus pelecehan yang seksual yang terjadi di Mentawai ini, pelakunya adalah orang-orangnya yang punya kekuasaan, misal kepala desa, guru, ustad, pendeta, bahkan orang-orang yang dekat dengan korban, bisa keluarganya sendiri.

“Ke depan kita sama-sama sepakat untuk memperkuat P2TP2A dari sisi anggaran karena secara nasioanal mereka diakui negara untuk melakukan kerja-kerja pendampingan, pemberdayaan dan pencegahan terhadap kekerasan anak dan perempuan,” terangnya. (jaibi)

TerPopuler