Komisi I DPRD Trenggalek Dibahas LHP BPK -->

Komisi I DPRD Trenggalek Dibahas LHP BPK

Selasa, 14 Juli 2020, 18:00
Husni Taher Hamid, ketua Komisi I DPRD Trenggalek. (foto ist)

Trenggalek, Rakyatterkini - Pasca dilimpahkannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Trenggalek, kini pembahasannya ditangani komisi I.

Husni Taher Hamid, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menjelaskan proses LKPj Bupati Tahun Anggaran 2019 menyisakan beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dimana masih ada kewajiban pemkab setempat untuk mengembalikan keuangan negara.

“Harapan dari BPK RI temuan tersebut segera diseleseikan, ”ungkapnya, Selasa(14/7/2020).

Utamanya masih kata Husni, tentang keberadaan asset yang masih belumlah jelas status kepemilikan hingga terpakai untuk kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.

“Masih banyak masalah tentang asset daerah, ”tuturnya.

Politisi asal Partai Hanura ini mengungkap anggaran tersedia untuk jasa konsultan pembangunan gedung yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan (PUPR) setempat yang mencapai Rp2 Miliar lebih.

“Kini dinas yang kompeten membidangi infrastruktur jalan dan jembatan itu harus mengembalikan kepada negara sebesar Rp2,1 Miliar, ”ungkapnya.

Pembangunan gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) diterangkan Husni, menjadi catatan di Laporan Hasil Pemeriksaaan  (LHP) BPK RI.

“Harusnya biaya konsultan sudah masuk di belanja modal,”katanya.

Maka itu, ketika disendirikan akan menjadi kesalahan dalam proses pelaporan, sehingga harus dikembalikan.

Sementara, untuk Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran (Satpol PP Kebakaran) Kabupaten Trenggalek, Husni mengutarakan peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) bagi perangkat Satpol sangatlah penting.

Masa petugas satpol akan menertibkan baliho yang melanggar perda tetapi dirinya tidak tahu akan perundang-undangannya di perda itu, kata Husni Taher Hamid. (AS) 

TerPopuler